Proses penganggaran tahun 2008 Kota Semarang saat ini sampai pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Panitia Anggaran (Panggar) DPRD. Sayangnya pada draft yang dibahas tersebut tampak rencana anggaran tahun 2008 tidak pro rakyat miskin (Pro Poor). Karena rencana anggaran yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat miskin tidak sebanding dengan rencana anggaran untuk peningkatan sarana prasarana aparatur Pemerintah.
Tabel di bawah ini menampilkan perbandingan anggaran yang dimaksud:
Sumber Tabel: Draft PPAS Kota Semarang Tahun Anggaran 2008
Menurut data Bappeda jumlah penduduk miskin Kota Semarang tahun 2006 sebanyak 82.665 KK atau sekitar 23,31 % dari total jumlah penduduk. Oleh karena itu maka anggaran daerah yang dibutuhkan untuk penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak – hak masyarakat miskin tentu tidak sedikit karena APBN tidak mungkin menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut. Terbukti kuota Askeskin untuk Kota Semarang hanya dapat mencover sekitar 50 % dari total penduduk miskin yang ada. Masyarakat miskin adalah bagian masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan yang memadai (bergizi) dan kebutuan kesehatannya. Oleh Karena itu Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan tersebut.
Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) serta Koperasi merupakan salah satu urusan yang harus menjadi prioritas Kota Semarang karena masyarakat pelaku UMKM dan Koperasi, yang notabene merupakan kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah, sangat membutuhkan dukungan sistem maupun dana dari pemerintah daerah dalam mengembangkan ushanya guna meningkatkan pendapatanya. Namun, demikian Pemerintah Kota semarang belum mempunyai komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak rakyat miskin, karena plafon anggaran yang diajukan kepada DPRD lebih mementingkan kesejahteraan aparatur pemerintah dibanding peningkatan layanan kesehatan bagi warga miskin maupun bagi pengembangan UMKM dan Koperasi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.