12 Sekolah Mark Up Anggaran (RAPBS Dobel, Disdik Turunkan Tim Klarifikasi)

SEMARANG- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun tiap satuan pendidikan mulai jenjang SD hingga SMA/SMK di Kota Semarang dicurigai rawan dobel anggaran.

Sebab, banyak aduan ke Dinas Pendidikan dan DPRD Kota Semarang yang menyebutkan, antara rekap dan rincian belanja modal pada RAPBS, tidak sinkron.

Selain itu, banyak orang tua siswa juga keberatan dengan jumlah besaran pungutan SPP dan SPI di sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang, Nana Storada mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat yang sampai ke pihaknya, ada 12 sekolah dari jenjang SD hingga SMA/SMK dicurigai telah melakukan mark up dana pada RAPBS tahun ajaran 2012/2013 ini. Hal itu diketahui saat orang tua siswa mengikuti rapat musyawarah di sekolah yang membahas pungutan biaya SPP serta SPI. Persoalan tersebut kemudian dilaporkan ke dinas pendidikan.

’’Setelah saya cek ternyata memang ada selisih jumlah anggaran antara rekap dan rincian belanja modal dalam RAPBS. Apa yang dipaparkan sekolah dengan rincian RAPBS yang dibagikan kepada orang tua siswa tidak sesuai dengan yang disahkan Dinas Pendidikan,’’ katanya, kemarin.

Berdasarkan penelusuran lapangan, salah satu sekolah yang dicurigai melakukan tindakan tersebut yakni SMA 3 Semarang. Dari laporan orang tua siswa yang mengikuti rapat musyawarah sekolah, dalam rekap tertera Rp 1,7 miliar, sementara rinciannya mencapai Rp 2,8 miliar.

Menanggapi kasus tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengaku, kasus seperti itu telah terjadi hampir di seluruh sekolah di Kota Semarang. Dobel anggaran itu terjadi di belanja pegawai yang jatahnya seharusnya 20%, nyatanya bisa melebihi aturan tersebut, sehingga selama ini sekolah terkesan mahal.

’’Maka itu kami meminta Badan Pengawas (Bawas) turun langsung untuk mengetahui permasalahan anggaran di sekolah-sekolah tersebut, apakah terjadi dobel anggaran atau tidak. Masalah ini sudah terjadi bertahun-tahun. Dan selama ini tidak ada tindakan tegas terhadap kepala sekolah yang bertindak sewenang-wenang. Utamanya masalah biaya yang dibebankan kepada orangtua murid,’’ katanya.

Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah menerjunkan tim untuk klarifikasi persoalan RAPBS ke sekolah-sekolah. Hasil klarifikasi itu akan memperjelas dimana letak kesalahan yang selama ini diperdebatkan. Nana menyampaikan, persoalan RAPBS ini memang menjadi perhatian disdik sendiri.

Sejak awal, pihaknya mengingatkan sekolah agar RAPBS dibuat sesuai dengan kebutuhan, seimbang dan tidak memberatkan siswa. Sehingga tidak terjadi persoalan yang saat ini terjadi. ’’Tim klarifikasi yang kami terjunkan terdiri atas Kabid Monitoring dan Pembangunan (Monbang), dua kepala seksi, satu kepala sub bagian dan satu pengawas sekolah. Mereka akan mengklarifikasi seputar proses pembuatan RAPBS, besaran belanja investasi, SPI, SPP, hingga surat edaran ke orang tua. Hasilnya akan kami laporkan ke kepala dinas untuk diketahui langkah selanjutnya,’’ kata Nana.

Dari laporan yang masuk ke Dinas Pendidikan, tim klarifikasi langsung mendatangi SMA 3 Semarang. Saat dikonfirmasi, Kepala SMA 3 Semarang, Bambang Nianto Mulyo membenarkan jika ada tim dari disdik yang datang untuk mengklarifikasi persoalan RAPBS.

Dia mengaku, sudah menjelaskan secara detail kepada tim. Sayangnya, Bambang enggan membeberkannya. ’’Ya benar ada tim klarifikasi datang. Tetapi, saya tidak bisa menjelaskannya. Silakan tanya kepada tim nya. Yang jelas, sudah saya transparansikan semua ke tim,’’ katanya, kemarin.

Bambang menegaskan, tidak ada selisih Rp 1,1 miliar dalam RAPBS. Semua ini menurutnya hanya kesalahpahaman orang tua atau kurangnya komunikasi. ’’Ini hanya kurang komunikasi saja. Detailnya sudah saya jelaskan ke tim. Silakan tanya ke tim saja,’’ ungkap Mantan Kepala SMA Negeri 1 Semarang itu.

 

Sumber : suaramerdeka.com

Posted Under
Uncategorized