RAPBS Online Harus Terperinci Sekolah Diminta Patuh

SEMARANG – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diumumkan secara online harus ditampilkan secara terperinci. 

Pihak sekolah mesti terbuka menginformasikan rincian alokasi subsidi baik dari pemerintah pusat hingga kota, sehingga bisa diketahui berapa rincian kekurangannya dan yang masih dibutuhkan.
”Mengenai pungutan dan sebagainya, sekolah mesti terbuka. Dari rincian ini masyarakat bisa tahu berapa sebenarnya yang masih harus dibebankan ke murid,” ujar Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Ngargono, kemarin.

Upaya serius dibutuhkan untuk mengubah paradigma di mana penerimaan peserta didik (PPD) yang dianggap sebagai ”lahan basah” sekolah ini tidak lagi menjadi momok bagi orang tua. Dia berharap, prinsip transparansi bagian dari keterbukaan publik ini benar-benar dijalankan sebagaimana yang dikomitmenkan pemerintah. 

Komitmen pemerintah dalam meningkatkan anggaran pendidikan ini juga harus sejalan dengan realisasi di lapangan. Jangan sampai karena implementasi yang tidak sinkron bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Menurutnya, RAPBS sebagai acuan untuk menetapkan besaran sumbangan pengembangan institusi (SPI) yang ditarik kepada orang tua siswa dan besarannya bervariasi setiap sekolah. 
Terkait masyarakat yang belum sepenuhnya melek teknologi, lanjutnya, pengumuman RAPBS tidak hanya online tapi juga tetap dilakukan secara manual.

”Tidak semua masyarakat melek teknologi. Jangan sampai mereka (sekolah-red) beranggapan sudah meluncurkan RAPBS online maka tidak lagi berkewajiban memperlihatkannya yang berupa print out,” beber dia.

Akuntabilitas

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Kota Rasdi Ekosiswoyo menilai pelaporan RAPBS secara online menjadi bagian dari akuntabilitas sekolah. Banyak orang tua siswa yang tidak paham dengan penyusunan dan pelaksanaan RAPBS. Dengan diumumkan secara online lewat situs di internet, publik bisa tahu apakah masih ada anggaran yang irasional ataupun double.

Sementara itu sekolah negeri mulai jenjang SD hingga SMA/ SMK di Kota Semarang diminta mematuhi komitmen untuk mempublikasikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) secara online.  
Setiap satuan pendidikan wajib untuk mengisi dan menyusun RAPBS agar masyarakat dapat melihat secara transparan melalui website Dinas Pendidikan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang, Nana Storada, kemarin. Dia mengatakan, pihaknya akan menegur sekolah yang belum mengisi RAPBS secara online. 

”Karena sudah diluncurkan, maka sekolah harus taat untuk melakukan kewajibannya terhadap RAPBS online. Sebab, program ini sudah disosialisasikan dan dinas juga telah mengirimkan surat edaran pada tiap sekolah,” katanya.
Berdasarkan rekapitulasi RAPBS tahun ajaran 2012/2013 di website Dinas Pendidikan Kota Semarang www.disdik-kotasmg.org, masih ada sekolah yang belum mencantumkan rancangan anggaran belanja. 

Untuk jenjang SD, puluhan sekolah belum mengisi data-data yang sudah di-online-kan tersebut. Sedangkan jenjang SMP, ada 15 sekolah yang belum beres. Kemudian jenjang SMA, ada tiga sekolah yang belum rampung, dan hanya SMK yang sudah menyelesaikan program tersebut.     

”Bagi yang belum dapat memenuhi kewajibannya tersebut, dinas akan menegur sekolah bersangkutan. Sebab RAPBS ini akan menjalani proses selanjutnya yaitu APBS dan APBP,” tegas Nana. (J9,K3-72)
(/

 

sumber : suaramerdeka.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top