Peningkatan Kualitas Pembangunan Kota Semarang: Libatkan Partisipasi Perempuan dan Difabel

Semarang, 4 Maret 2021 – Kota Semarang telah memilih kepala daerah pada akhir tahun 2020. Terpilihnya Walikota ini merupakan waktu yang tepat untuk memasukkan ide dan gagasan baru bagi pembangunan Kota Semarang. Dalam rangka memastikan kebutuhan kelompok rentan terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang, IDEA dan PATTIRO Semarang bersama koalisi masyarakat sipil Kota Semarang (SAMMI Institute, LRC KJHAM dan komunitas perempuan Kota Semarang) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Advokasi Koalisi Masyarakat Sipil dalam Penguatan Kelompok Perempuan dan Difabel di Kota Semarang.

Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 4 Maret 2021 tersebut bermaksud untuk memetakan kebutuhan kelompok perempuan dan difabel. Data tersebut akan menjadi langkah advokasi bersama bagi koalisi. Upaya ini terlaksana dengan dukungan Hivos dan Uni Eropa melalui Program SPEAK (Strengthening Public Services through the Empowerment of Women-led Advocacy and Social Audit Networks).

 

“Hasil Participation Action Research (PAR) dari program SPEAK di 2019 menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbang) masih dibawah 30%. Hal ini menjadi bukti bahwa kelompok perempuan belum setara dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan di Kota Semarang,” tutur Rosihan Widi Nugroho, Direktur PATTIRO Semarang.

“Nah saat ini Walikota Semarang baru saja terpilih. Persoalan ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam 4 tahun mendatang. Karena seluruh elemen masyarakat merupakan pembayar pajak, tak terkecuali kelompok perempuan dan difabel” tambahnya.

Melalui peningkatan partisipasi kelompok rentan (perempuan dan difabel) PATTIRO Semarang meyakini bahwa akan semakin meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Semarang. Muhammad Syofi’i, Budget and Advocacy Officer program SPEAK Kota Semarang menyatakan “Pandemi Covid 19 menyebabkan pelayanan publik sektor kesehatan pendidikan dan kesehatan semakin kompleks. Oleh karena itu Koalisi masyarakat sipil Kota Semarang dengan dukungan SPEAK akan melakukan advokasi untuk pemberdayaan kelompok rentan di Kota Semarang.”

Pemerintah Kota Semarang saat ini telah berupaya memperluas ruang partisipasi bagi kelompok perempuan melalui musrenbang perempuan. Namun, untuk memastikan program pemerintah menjawab kebutuhan warga, khususnya perempuan dan difabel, Koalisi Masyarakat Sipil Kota Semarang yang terdiri dari PATTIRO Semarang, SAMMI Institute, LRC KJHAM dan komunitas perempuan Kota Semarang akan menyusun rencana advokasi.

 

Fokus advokasi koalisi bertujuan untuk memperluas pelaksanaan musrenbang perempuan, mengawal proses pengadaan di lingkup kelurahan, advokasi kelompok difabel dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan advokasi RPJMD Kota Semarang.