KOPI Bersih (Komunitas Pemilu Bersih) Mendeklarasikan Diri untuk Berkarya di Jawa Tengah

SEMARANG –  Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 berada dalam ancaman praktek-praktek kecurangan, kejahatan, kelalaian, mal-administrasi, dan berbagai problem akut Pemilu lainnya. Potensi dan pola-pola praktek abuse of power dan mal-administrasi penyelenggaraan demokrasi electoral itu terjadi pada hampir setiap tahapan, demikian yang disampaikan Ronny Maryanto, Ketua Panitia Konsolidasi Gersos, pada acara Diskusi Publik dan Deklarasi Komitmen Bersama, pada Selasa, 21 Maret 2023.

Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Panitia Konsolidasi Gersos, bekerjasama dengan Universitas STIKUBANK dan KOPI Bersih. Dengan mengambil lokasi di Lantai III, Gedung Fakultas Vokasi Universitas STIKUBANK, Kenden, Bendan Duwur, forum diskusi tersebut berlangsung dengan dinamis. Hadir dalam diskusi sebagai narasumber adalah Achmad Iskandar, Direktur PATTIRO Semarang; Karman Sastro, pengacara, aktivis, dan dosen hukum Unisbank; Ida Budhiati, pengacara dan anggota DKPP periode 2017-2022; Arif Nur Alam, peneliti senior Indonesia Budget Center; Nur Hidayat Sardini, dosen politik UNDIP, dan anggota DKPP periode 2012-2017; Abhan, pengacara dan Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022; dan Ray Rangkuti, Ketua Lingkar Madani. Dengan moderator Kangsure Suroto, Senior Officer YSKK.

Dalam forum, disampaikan oleh Karman Sastro, berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi, seperti rekruetmen penyelenggara Pemilu ditingkat daerah potensial kroniism dan favoritism, verifikasi Partai Politik yang terindikasi kuat diwarnai intimidasi, politik uang makin masif, berita bohong (hoax) dan kampanye hitam (black campaign) dan negative campaign terus merajalela, penggelembungan suara, intimidasi pemilih, keberpihakan penyelenggara Pemilu, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan electoral sepihak, mis-akurasi sistem informasi penyelenggaraan Pemilu, dan lainnya. Hal-hal tersebut menjadi motivasi bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil di Jawa Tengah untuk bergerak, melakukan sesuatu.

Sejak 29 Juli 2022, Indonesia kembali memasuki tahun politik. Bagi Ray Rangkuti, proses dan tahapan Pemilu masih terus berlangsung efektif hingga 12 bulan lagi, sampai proses pemungutan suara tahap pertama untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Probvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Peran penting masyarakat sipil menjadi kunci dalam merawat dan menjaga demokrasi, tegasnya.

Gerak-gerik dalam bentuk safari politik dari para elit politik terus berlanjut dan dipertontonkan kepada publik melalui beragam kunjungan dan pertemuan-pertemuan para aktor politik. Bahkan ada pejabat publik yang terang-terangan menggunakan fasilitas dan program instansi negara untuk mengkampanyekan anaknya sebagai calon wakil rakyat, calon kepala daerah, atau calon presiden. Hal tersebut sangat memprihatinkan, dan sangat kita kecam, menurut Abhan menambahkan.

Dalam Diskusi Publik ini disampaikan pula Pernyataan Sikap Bersama, berupa Deklarasi Komunitas Pemilu Bersih untuk Provinsi Jawa Tengah, yang dilakukan secara bersama-sama dengan para peserta, dan dimaksudkan sebagai langkah pertama membangun gerakan sosial yang dapat mengonsolidasikan, mempersatukan, mengorganisir berbagai tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat sipil di Jawa Tengah untuk memastikan kualitas demokrasi terjaga dan terpelihara, terutama pada Pemilu 2024 nanti.

Berikut poin-poin dari deklarasi tersebut, yang menyatakan:

  1. Penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP, harus memastikan kembali seluruh kesiapan teknis penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024 terhindar dari praktek manipulasi dan korupsi. KPU harus menjamin semua jajarannya, baik di KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, hingga KPPS bekerja professional sebagai penyelenggara pemilu. Bawaslu sebagai pengawas pemilu harus lebih pro-aktif dan seluas-luasnya membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus mengambil posisi terdepan dalam menjamin integritas dan etika penyelenggara agar kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga.
  2. Birokrasi tidak boleh memihak, harus professional memberikan pelayanan publik dan dilarang menjadi alat pemenangan peserta pemilu.
  3. Pemilih dan seluruh elemen terkait harus bersinergi untuk mencegah terjadinya praktik ilegal politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan melanggar hukum atau provokatif lainnya agar terciptanya pemilu yang bersih, damai, dan berintegritas.
  4. Seluruh elemen masyarakat sipil harus mempersiapkan diri dalam mengawal pemilu bersih dan berintegritas dengan bergabung bersama Komunitas Pemilu Bersih untuk melakukan kerja-kerja pendidikan politik berintegritas dan pengawalan tahapan pemilu agar berjalan damai, santun, bersih dan berintegritas.

Salam Demokrasi

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top