PATTIRO FASILITASI RAPAT KERJA JATENG CORRUPTION WATCH

SEMARANG – Gerakan antikorupsi di Jawa Tengah sedang menghadapi tantangan yang sangat berat. Seiring dengan hilangnya keaktifan NGO antikorupsi yang mewarnai reformasi birokrasi dan penegakan hukum di Jawa Tengah dalam satu dekade ini, yang Bernama KP2KKN, kependekan dari Komite Masyarakat Sipil untuk Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Meredupnya lembaga antikorupsi tersebut menjadi pukulan bagi gerakan reformasi, sehingga kekuatan kontrol masyarakat terhadap pemerintah daerah, agar praktek-praktek mal-administrasi dan korupsi dapat dicegah, direduksi, dan dikontrol, menjadi tidak ada.

Untuk mengisi kekosongan peranan tersebut, 6 (enam) NGO dan beberapa tokoh masyarakat mendeklarasikan pendirian sebuah NGO antikorupsi baru, yang bernama Jawa Tengah Corruption Watch, disingkat JCW. Untuk membangun organisasi kelembagaannya, pada Kamis, 9 Maret 2023, telah diselenggarakan Rapat Kerja JCW, dengan mengambil lokasi di Sekretariat PATTIRO.

Sebagai salah satu pendiri, PATTIRO menyediakan diri untuk menjadi host dan fasilitator acara Raker JCW tersebut, yang dihadiri oleh perwakilan dari lembaga pendiri dan tokoh masyarakat, diantaranya adalah : LBH Semarang, PBHI, Walhi, dan dua dosen dari UNIKA dan UNISSULA.

“Rapat Kerja ini sebagai bentuk revitalisasi JCW sendiri, supaya lebih jelas langkah kita itu mau kemana dan kita mau berkontribusi di bagian mana,” ujar Kahar selaku Koordinator JCW, dalam pembukaan diskusi Rapat Kerja.

Beberapa isu yang mengemuka dan menjadi perhatian adalah, pertama, mengenai legalisasi lembaga, yang direncanakan akan berbentuk sebagai perkumpulan. Dengan adanya status badan hukum yang jelas, diharapkan keberadaan JCW dapat lebih mapan dan legal saat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kedua, kedudukan alamat sekretariat. Kahar menyampaikan permintaan agar kedudukan alamat sekretariat JCW dapat dipindahkan, dari LBH Semarang ke sekretariat PBHI. Dengan perpindahan tersebut diharapkan kerja-kerja JCW menjadi lebih optimal dan cepat dalam pengambilan keputusan dan Tindakan.

Dengan difasilitasi oleh Achmad Iskandar, telah ditentukan beberapa jenis program yang akan dilakukan JCW, yakni:

  1. Monitoring Aparat Penegak Hukum. Program ini berupa kegiatan-kegiatan monitoring terhadap para tokoh atau aktor penting yang terlibat dan leading dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Jawa Tengah. Termasuk didalamnya adalah pemetaan penanganan kasus-kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang.
  2. Monitoring Sumber Daya Alam dan Tata Ruang. Program ini akan melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus dan potensi-potensi penyalahgunaan penguasaan atas sumber daya alam dan tata ruang. JCW dapat melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan NGO dan CSO lain yang mengambil bidang perhatian di dua isu strategis tersebut.
  3. Monitoring Korupsi Politik. Program ini sebagai bagian dari upaya memantau kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para politisi, baik sebagai anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sekaligus pula memantau profil dari para calon anggota legislatif yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2024 mendatang.

Pilihan-pilihan program tersebut merefleksikan kebijakan dari Koordinator JCW untuk menempatkan kedudukan JCW sebagai lembaga pemantau kasus-kasus korupsi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top