Dalam rangka mengukur keberhasilan pembangunan, evaluasi Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penting untuk dilakukan. Karena pencapaian IPM dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan selanjutnya. Di wilayah Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Semarang mempunyai nilai sebesar 77,42 yang dimana angka tersebut masih di bawah Kota Surakarta yang mencapai nilai sebesar 78,18. Komponen pembentuk IPM antara lain a) Sektor Kesehatan, b) Sektor Pendidikan dan c) Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity). Target MDG’s yang harus dicapai pada tahun 2015 guna pencapaian kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat juga mencantumkan beberapa indikator kesehatan antara lain, a) menurunkan angka kematian anak, b) meningkatkan kesehatan ibu, c) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.
Hasil pencapaian pembangunan sektor kesehatan Kota Semarang hingga tahun 2012 berdasarkan data yang dicantumkan dalam LKPJ tahun 2012 dapat dilihat bahwa angka kematian bayi di Kota Semarang di tahun 2011 dan tahun 2012 masih di bawah target MDG’s Jawa Tengah. Dimana target MDG’s Jateng pada tahun 2011 sebesar 9,1 sedangkan di Kota Semarang menunjukkan angka sebesar 12,15. Pada tahun 2012 target MDG’s Jateng adalah sebesar 9 sedangkan pencapaian di Kota Semarang menunjukkan angka sebesar 10,67. Data Dinas Kesehatan Kota Semarang selama periode Januari-Juni 2012 menunjukkan bahwa jumlah kematian bayi selama 6 bulan di Kota Semarang sebanyak 156 kasus. Ini berarti dalam 1 bulan terdapat 26 kasus kematian bayi atau hampir setiap hari ada bayi meninggal di Kota Semarang.
Untuk angka kematian ibu melahirkan, berdasarkan perbandingan antara target MDG’s dengan data pencapaian kesehatan di LKPJ tahun 2012 menunjukkan angka sebesar 80,5 sedangkan pada target MDG’s menunjukkan angka 90. Pada data dinas kesehatan propinsi Jawa Tengah tahun 2012 Kota Semarang menempati peringkat 9 dengan 22 kasus kematian ibu. Data kasus HIV, AIDS Kota Semarang menduduki posisi tertinggi di Jawa Tengah yaitu 81 kasus HIV baru dan 110 kasus AIDS baru. Pada tahun 2013 sampai maret terdapat 26 kasus HIV baru, dan kasus AIDS 25 baru. Jelas terlihat bahwa masalah HIV/AIDS harus menjadi perhatian penuh Kota Semarang.
Kota Semarang memiliki potensi sumber daya kesehatan yang memadai untuk mencapai target pembangunan sektor kesehatan. Dari segi fasilitas atau infrastruktur kesehatan, Kota Semarang memiliki 23 buah Rumah Sakit, 37 puskesmas, 13 puskesmas rawat inap, dan posyandu sebanyak 1556 buah. Selain itu pembangunan sektor kesehatan di Kota Semarang juga didukung dengan penganggaran yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dimana anggaran untuk Dinas Kesehatan pada tahun 2011 sebesar Rp. 93.457.725.000 meningkat menjadi Rp. 94. 522.295.000 dan semakin signifikan pada tahun 2013 dengan angka sebesar Rp. 147.621.936.000. Sedangkan anggaran untuk RSUD pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 63.364.597.000 mengalami peningkatan sejumlah Rp. 65.700.904.000 pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 99.492.098.000.
Sumber daya Kesehatan Kota Semarang lebih lengkap jika dibandingkan dengan Kota/Kab lain seharusnya mampu memberikan output kinerja yang minimal sesuai dengan target MDG/s Jawa Tengah. Jika tidak, apakah hal ini disebabkan oleh tidak optimalnya pendayagunaan potensi yang ada, ketidaksesuaian program dengan kondisi real di lapangan atau disebabkan pelaksanaan program yang tidak optimal, atau ada penyebab lain??
Menyikapi hal tersebut maka PATTIRO Semarang menetapkan pernyataan sebagai berikut:
- Mengawal dan mengkritisi capaian pembangunan kesehatan Kota Semarang agar lebih optimal.
- Mendorong Dinas Kesehatan agar proporsi anggaran untuk upaya promotif dan kuratifnya dapat berimbang dan proporsional.
- Mendorong perbaikan pembangunan kesehatan berdasarkan hasil telaah dan kajiannya.
- Mendorong Dinas Kesehatan untuk menyediakan mekanisme komplain sesuai amanah UU No 25 Tahun 2010 tentang pelayanan publik agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya.
Sebagai langkah tindak lanjut atas sikap PATTIRO Semarang di atas, maka kami merumuskan rekomendasi untuk mendukung perbaikan pembangunan sektor kesehatan sebagai berikut:
- Penambahan alokasi anggaran untuk penanganan promotif dan preventif sektor kesehatan
- Terbentuknya Kelompok Kerja Operasional (pokjanal) posyandu dan mendorong posyandu yang terintegrasi
- Mendorong penambahan SDM ahli gizi, epidemologi, tenaga-tenaga puskesmas lainnya dengan sistem kontrak sebagai antisipasi keterbatasan anggaran dan waktu (terkait rekrutmen PNS baru)
- Peningkatan anggaran PMT (Pemberian Makanan Tambahan) di Posyandu, yang selama ini jumlahnya sangat kecil.
- Konsep dan pelaksanaan penyuluhan/edukasi terkait tindakan promotif dan preventif sektor Kesehatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan dari Dinas Kesehatan.
- Peningkatan peran UKBM-UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) dan mitra lain salah satunya kampus guna mendukung upaya promotif –preventif.
- Peningkatan kamar kelas III sebagai salah satu solusi mengurangi tingkat kematian pasien sebagaimana dijelaskan sebelumnya.