Bergesernya tanggung jawab implementasi dan pengawasan tata kelola pemerintahan pasca penerapan desentralisasi fiskal dari Nasional ke Daerah juga menggeser resiko korupsi. Data kasus hukum 343 kepala daerah, 2.545 anggota DPRD provinsi, 431 DPRD kab/kota di 10 tahun terakhir (2004-2014) memperkuat argumen diatas. Salah satu upaya PATTIRO Semarang dalam meningkatkan peran, kapasitas dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah dengan memperkuat sistem integritas lokal (SIL). Bentuk penguatan SIL melalui peningkatan efektifitas unsur penyusun sistem yang meliputi aktor kunci sistem integritas lokal dan fungsi pengawasan-akuntabilitas lokal untuk menurunkan risiko korupsi di daerah.
Dipaparkan oleh Dini Inayati (peneliti PATTIRO Semarang) dalam Focus Group Discussion (FGD), hasil assesment SIL bulan Juni-September 2016 Pemkot Semarang masih banyak celah korupsi. Celah tersebut diantaranya: lemahnya pengawasan kinerja pegawai (3 tahun terakhir SILPA lebih dari 1 triliun), penyajian informasi yang belum cukup informatif, pencegahan konflik kepentingan, dan ruang abu-abu proses pengadaan. Sedangkan temuan di DPRD terkait fungsi pengawasan dan sebagai representasi politik masyarakat.
Disampaikan oleh Wawan Suyatmiko dari TI Indonesia, “penilaian IPK tahun 2015 di 11 kota, Kota Semarang berada diurutan 3 dengan nilai 60 dengan kategori baik, namun ketika responden ditanya harapan di masa depan, mereka menilai 60 artinya stagnan. Hasil assesment SIL memperkuat hasil penilaian IPK itu. Untuk memperbaiki IPK Pemkot harus segera berbenah”. Nana Storada mewakili Walikota Semarang menyampaikan mayoritas peserta (Polrestabes, Kejaksaan, PN, Pemkot Semarang, DPRD kota Semarang, LSM, Media) mengakui hasil assesment SIL ini artinya memang ini menjadi potensi masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi kedepan. Rekomendasi SIL akan menjadi bahan penting dalam pengambilan kebijakan Walikota dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi (WN).