Pemerintah Kota Perlu Meningkatkan Integritas dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bansos

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan hak-hak dasar, dan pemberdayaan masyarakat di era desentralisasi membutuhkan keterlibatan masyarakat sipil, mulai dari proses perencanaan atau pembuatan kebijakan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam penyelenggaran pembangunan dan pelayanan publik di menjadi sangat penting dalam hal ini. Audit sosial merupakan salah satu metode yang di banyak negara cukup efektif untuk menguatkan kapasitas masyarakat sipil di satu sisi, dan di sisi lain mampu menyediakan umpan balik atau input bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan maupun mekanisme implementasi pelayanan publik atau program yang dijalankan. Yang kita kenal selama ini di beberapa negara, India contohnya metode audit sosial hanya menilai integritas dan akuntabilitas program dari sisi pengguna layanan (demand side) saja, lalu hasilnya menjadi acuan bagi penyedia layanan (supply side). Namun, pada beberapa kasus metode ini menjadi tidak efektif karena penilaian demand side bisa menjadi sangat subjektif, sehingga ada keengganan dari penyedia layanan untuk menindaklanjuti hasil audit sosial.

Dengan mengembangkan metode audit sosial, PATTIRO berusaha menilai integritas dan akuntabilitas program BOS, raskin, dan pupuk bersubsidi. Metode audit sosial yang dikembangkan PATTIRO adalah sistem scoring yang ditentukan bersama antara supply side dan demand side. Pada audit sosial tersebut integritas dan akuntabilitas program dinilai dengan mengukur rantai nilai  (mulai dari transfer, distribusi, pelaporan, sampai mekanisme complain) masing-masing program dengan menggunakan 3 indikator yaitu Availabilitas/Ketersediaan Regulasi, Enforcement/Penegakan Regulasi dalam Pelaksanaan, dan akses/informasi masyarakat terhadap program.

Dengan menggunakan metode tersebut, PATTIRO Semarang menyelenggarakan audit sosial di Kota Semarang untuk program BOS, raskin, dan pupuk bersubsidi. Forum pertemuan diselenggarakan secara terpisah untuk masing-masing program, yaitu program Raskin dilaksanakan pada bulan Februari 2012, forum audit sosial untuk program BOS dilaksanakan pada bulan Maret 2012 dan forum audit sosial untuk program Pupuk Bersubsidi dilaksanakan pada bulan April 2012.

Dari audit sosial yang dilakukan, menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Program BOS

1. Surat Edaran Disdik untuk mewajibkan sekolah penerima BOS mengumumkan Lap. Keuangan penggunaan dana BOS secara transparan.
2. RAPBS online segera direalisasikan.
3. Pembagian termin pencairan dana BOS menjadi 2 termin (persemester).
4. Kabupaten/kota wajib menyediakan mekanisme komplain program BOS.
5. Revisi Permendiknas 37/2010 Bab IX tentang Mekanisme Komplain dengan memasukkan sekolah sebagai penyedia layanan yang berkewajiban untuk menyediakan mekanisme komplain.

Program Raskin

1. Perlu adanya raskin daerah bagi warga miskin yang tidak masuk data RTS PM dari pemerintah pusat.
2. Perlu adanya aturan tambahan mengenai kewajiban pelaporan di tingkat kelurahan baik kepada struktur diatasnya (kecamatan) maupun kepada publik terutama kepada RTS PM baik melalui RT/RW maupun langsung pada RTS PM. 
3. Perlu diperjelas mengenai kewajiban membuat mekanisme komplain sampai pada tingkat kelurahan, karena tingkat kelurahan yang paling memungkinkan untuk di akses oleh masyarakat terkait pengelolaan mekanisme komplain.

Program Pupuk Bersubsidi

1. Sosialisasi tentang regulasi pelaksanaan distribusi pupuk secara masif.
2. Perlu adanya peraturan terkait mekanisme complain khusus program pupuk bersubsidi.
3. Validasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani) dilakukan oleh petugas teknis, penyuluh, atau kepala cabang dinas setempat.

Untuk itu, melalui press conference ini, PATTIRO Semarang meminta agar pemerintah Kota Semarang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit sosial tersebut dengan SEGERA!