Semarang, 24 Februari 2024 – Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan proses pemerolehan barang/jasa berupa barang, konstruksi, jasa konsultasi, atau jasa lainnya untuk meningkatkan sektor pelayanan publik bagi masyarakat yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Seiring berjalannya waktu, sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) bertransformasi ke arah digital guna menciptakan proses PBJP yang efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.
Namun, digitalisasi dalam PBJP masih menemui berbagai tantangan, terutama dengan maraknya kasus korupsi pada sektor pengadaan. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi PBJP mencapai 49,1% atau 1.093 dari 2.227 kasus yang ditangani oleh penegak hukum pada tahun 2016 sampai dengan 2020.
Sebagai bentuk kolaborasi masyarakat dalam menekan praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, PATTIRO Semarang (PATTIROS) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Penggunaan Opentender sebagai Instrumen Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi CSO di Kota Semarang”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 24 Februari 2024 dan diikuti oleh berbagai organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam isu transparansi dan tata kelola pemerintahan.
Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang proses pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, termasuk tahapan-tahapan yang rawan akan kecurangan dan praktik tidak transparan. Dalam pelatihan ini, peserta diperkenalkan dengan Opentender.net, sebuah platform daring yang dikembangkan oleh ICW bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Platform ini dirancang untuk membantu publik, khususnya masyarakat sipil, dalam menilai dan memetakan potensi risiko kecurangan atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pengadaan pemerintah.
Sebanyak 25 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang komunitas dan organisasi lokal dibagi ke dalam beberapa kelompok diskusi. Mereka mengeksplorasi berbagai fitur yang tersedia dalam Opentender.net, termasuk penggunaan indikator risiko yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan berbasis data. Melalui diskusi tersebut, para peserta dilatih untuk menganalisis dokumen dan data pengadaan serta mengidentifikasi pola-pola yang dapat mengindikasikan adanya kecurangan.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran publik, khususnya di sektor pengadaan pemerintah. Di tengah tantangan maraknya kasus korupsi di daerah, pelatihan ini diharapkan mampu memperluas partisipasi publik dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan, sekaligus memperkuat jejaring antar komunitas dalam gerakan antikorupsi lokal.