Masih ada rentang waktu tiga pekan sebelum pesta demokrasi untuk memilih bupati dan wakil bupati Wonogiri digelar. Artinya, masih ada kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat empat pasang calon yang siap berlaga. Satu hal yang cukup penting diperhatikan adalah tawaran program riil apa yang diusung oleh masing-masing kandidat. Sehingga nantinya pilihan jatuh pada kandidat yang tepat, yakni yang benar-benar memiliki political will, komitmen dan tawaran program yang SMART (specific, measurable, acceptable, realistic, time bound) untuk memajukan Wonogiri.
Idealnya, program kerja yang ditawarkan berangkat dari persoalan nyata yang kini sedang dihadapi oleh masyarakat Wonogiri. Diantara persoalan krusial yang dialami adalah masalah kemiskinan. Di beberapa kota/kabupaten, kemiskinan memang menjadi masalah laten yang cukup menarik sebagai bahan “jualan” dalam kampanye dengan mengusung tagline “kesejahteraan”. Begitu juga dengan Wonogiri, hampir semua kandidat mengusung tagline “kesejahteraan”. Yang menjadi soal adalah, benarkah tagline itu sudah berangkat dari dari kajian mendalam tentang kondisi aktual yang di alami oleh masyarakat? Benarkah tagline itu tak berhenti pada tataran kampanye dan siap dioperasionalkan menjadi program dan prioritas pembangunan Wonogiri untuk lima tahun mendatang? Itulah paling tidak dua pertanyaan yang cukup menjadi ganjalan penulis.
Berdasarkan data BPS, di Wonogiri saat ini ada 352 balita yang mengalami gisi buruk dan 73.539 orang (23,14%) hidup dalam garis prasejahtera (Solopos, 13/8). Ada tiga hal yang bisa di follow up dari fakta tersebut. Pertama, menjadi kajian lanjut para kandidat untuk menetapkan strategi apa yang kira-kira bisa dilakukan andai nanti benar-benar mendapat amanat untuk memimpin Wonogiri. Jika para kandidat mampu menerjemahkan fakta itu menjadi dasar dalam tawaran program dan kebijakan, itu akan sangat menarik dan praktis menjadi produk kampanye politik yang efektif.
Kedua, fakta itu sebenarnya akan menjadi “pembeda” program kesejahteraan yang ditawarkan kandidat satu dengan kandidat yang lain. Inilah yang dimaksud dengan tawaran program haruslah spesifik. Titik tekan kesejahteraan yang ditawarkan masing-masing kandidat seharusnya memiliki keunikan yang sanggup mempengaruhi pemilih. Sebab jika semua kandidat memakai tagline “kesejahteraan” yang itu sangat abstrak dan tidak ada arah spesifik yang akan disejahterakan, ini sama saja dengan memberikan pepesan kosong kepada pemilih karena tagline diusung seolah asal-asalan saja. Padahal ia merupakan cerminan dari apa yang hendak dilakukan para kandidat pada saat terpilih nanti.
Ketiga, fakta mengenai kemiskinan akan menjadi nilai plus bagi kandidat. Dengan memahami persoalan sesungguhnya yang terjadi di Wonogiri maka akan lebih meyakinkan pemilih, bahwa ia siap menjadi pemimpin Wonogiri. Tiga follow up atas data tersebut semestinya menjadi pekerjaan rumah sebelum diadakannya kampanye terbuka dan debat antarcalon. Mengingat saat ini masyarakat kita sudah semakin cerdas dan rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Sebagai konsekuensinya adalah adanya kejelasan tawaran program pada saat berkampanye.
Bukan Janji Kosong
Operasionalisasi dari tagline “kesejahteraan” seharusnya bisa menjawab persoalan kemiskinan. Sebab hanya dengan peningkatan derajat kesejahteraan masalah gizi buruk yang merupakan varian dari kemiskinan bisa dikikis. Untuk sampai pada tahap pencapaian seperti itu, para kandidat jauh-jauh hari sudah harus menyiapkan tawaran program yang akan dijadikan produk kampanye mereka.
Ketidaksiapan kandidat dalam penyusunan tawaran program kebijakan akan berdampak pada turunnya elektabilitas. Ini konsekuensi dari semakin rasionalnya pemilih kita, yang tidak akan mudah dibujuk rayu hanya dengan popularitas, kharismatik personal dan pencitraan. Oleh karenanya, tagline yang diusung mestinya sudah melalui kajian dan analisis yang matang, terkait peta permasalahan, potensi, dan harapan apa saja yang sebenarnya sedang dibutuhkan oleh masyarakat Wonogiri saat ini yang salah satunya adalah permasalahn mengenai kemiskinan. Bahkan kalau diperlukan harus didahului dengan need assesment terhadap masyarakat untuk menajamkan isu startegis yang dipilih pada saat kampanye. Sehingga tagline “kesejahteraan” bukan menjadi janji kosong dan hanya akan mangkrak sampai pada saat akhir masa kampanye.
Program Propoor
Program propoor sebenarnya adalah program dan kebijakan pemerintah yang selalu memihak rakyat miskin. Ini adalah satu langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah (bupati/wakil bupati terpilih). Oleh karena itu, tidak berlebihan jika tawaran program yang diusung harus benar-benar konkret dan SMART. Sebab, inilah nantinya yang akan ditagih oleh seluruh masyarakat jika benar-benar terpilih dan akan dituangkan dalam dokumen resmi yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bukan hal yang sulit bagi masyarakat sekarang ini untuk mengecek janji manis bupati terpilih, apakah ia benar-benar komitmen dengan janji-janjinya ataukah hanya menjual pepesan kosong. Salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk menilainya adalah Kepmendagri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang pedoman penilaian RPJMD. Regulasi tersebut memuat detail apa saja yang bisa diukur terkait rencana pembangunan daerah yang bertumpu pada visi dan misi yang ditawarkan pada saat kampanye. Dengan demikian, sekarang bukan lagi saatnya para kandidat bermain-main dengan tagline kampanyenya. Yang diperlukan adalah kesungguhan dan komitmen untuk memajukan dan semakin mensukseskan Wonogiri.