Bergesernya tanggung jawab implementasi dan pengawasan tata kelola pemerintahan pasca penerapan desentralisasi fiskal dari Nasional ke Daerah juga menggeser resiko korupsi. Data kasus hukum 343 kepala daerah, 2.545 anggota DPRD provinsi, 431 DPRD kab/kota di 10 tahun terakhir (2004-2014) memperkuat argumen diatas. Salah satu upaya PATTIRO Semarang dalam meningkatkan peran, kapasitas dan efektivitas pencegahan dan …
Semarang – Puluhan warga Semarang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Anggaran Kota Semarang (KOMPAK’S) antusias mengikuti pelatihan Jurnalisme Warga pada Kamis (26/5/2016) Direktur PATTIRO Semarang, Widi Nugroho, menyampaikan bahwa kegiatan yang melibatkan koalisi masyarakat dampingan yang terdiri dari Komunitas Candi, Komunitas Tegalsari, Komunitas Kemijen, Komunitas Pongangan dan Komunitas Gayamsari diadakan dengan tujuan sebagai sarana …
Kritisi Kebijakan Publik, PATTIRO Ajak Warga Menulis Read More »
Semarang – Tim Cek Sekolah-Ku Kota Semarang menggelar workshop Sinergitas Cek Sekolah-Ku dengan fungsi Pengawas Sekolah (Jumat, 20/5/2016) di ruang rapat Disdik Semarang. Narasumber dalam kegiatan ini yaitu Widi Nugroho (Direktur PATTIRO Semarang), Sudjono (Sekretaris Dinas Pendidikan) dibantu Tim Cek Sekolah-Ku yang terdiri Taufik Hidayat, Hetty Hidayati (Dinas Pendidikan), Amrinalfi (PATTIRO Semarang). Kegiatan ini bertujuan …
Penguatan Peran Pengawas Sekolah Melalui Cek Sekolah-Ku Read More »
Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 41 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk pertama kalinya melaksanakan proses penyusunan APBS dengan online system. Demikian juga dengan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Semarang tahun 2013/ 2014 yang diatur dengan Perwal dengan No 18 tahun 2012 tentang Sistem dan Cara Penerimaan Peserta Didik …
Untuk memenuhi pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kota Semarang dituntut untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah. Dalam dokumen KUA PPAS 2014, Pemerintah Kota Semarang menyebutkan bahwa secara umum kebijakan perencanaan pendapatan daerah pda tahun 2014 diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan tetap tidak memberatkan masyarakat serta menjaga iklim …
Pemerintah Kota Semarang Tidak Serius Optimalkan Retribusi Daerah Read More »
Parkir merupakan bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan pihak swasta. Khusus untuk parkir tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, Pelayanan yang diberikan seringkali tidak memuaskan masyarakat. Adapun keluhan masyarakat yang seringkali disampaikan antara lain adalah Kartu parkir tidak diberikan, Tarif yang dipungut dua kali lipat lebih besar daripada tarif yang …
Pemkot Semarang Melakukan Pembiaran, Banyak Pendapatan Parkir Hilang Read More »
Dalam rangka mengukur keberhasilan pembangunan, evaluasi Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penting untuk dilakukan. Karena pencapaian IPM dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan selanjutnya. Di wilayah Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Semarang mempunyai nilai sebesar 77,42 yang dimana angka tersebut masih di bawah Kota Surakarta yang mencapai nilai sebesar 78,18. Komponen pembentuk IPM antara lain …
Pembangunan Kesehatan Kota Semarang Belum Tercapai Read More »
Peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan hak-hak dasar, dan pemberdayaan masyarakat di era desentralisasi membutuhkan keterlibatan masyarakat sipil, mulai dari proses perencanaan atau pembuatan kebijakan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam penyelenggaran pembangunan dan pelayanan publik di menjadi sangat penting dalam hal ini. Audit sosial merupakan salah satu metode yang di banyak …
Pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE/e-procurement) masih banyak kendala. Dimana, cara canggih yang diharapkan mengeliminir praktek korupsi, kolusi dan nepotisme belum sepenuhnya bisa mencegah kejahatan korupsi. Hal itu mengemuka dalam Seminar Konsultasi Publik “Efektivitas Penerapan e-Procurement Dalam Pencegahan KKN Sektor PBJ“ yang diselenggarakan PATTIRO Semarang bekerja sama dengan Transparency International …
Tepat 1 November 2011, Pemerintah Kota Semarang akhirnya mengumumkan hasil survey warga miskin yang dilakukan hampir 8 bulan terakhir. Hal yang cukup mencengganngkan dari pengumuman itu adalah bahwa kemiskinan Kota Semarang mengalami kenaikan angka dari 111. 588 KK atau 398.009 jiwa di tahun 2009 menjadi 401.442 jiwa atau 110.006 KK di tahun 2011. Kalau dipersentase …
