Aktivitas

Kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Sejak disahkannya revisi Undang-Undang KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019, kewenangan KPK mengalami pelemahan serius. Regulasi baru ini menempatkan KPK di bawah rumpun eksekutif, serta mengubah status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penempatan tersebut menjadi indikasi kuat hilangnya independensi kelembagaan yang …

Koalisi Masyarakat Sipil Jateng Dorong Orang Berintegritas dalam Seleksi Capim dan Dewas KPK Read More »

Semarang, 24 Februari 2024 – Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan proses pemerolehan barang/jasa berupa barang, konstruksi, jasa konsultasi, atau jasa lainnya untuk meningkatkan sektor pelayanan publik bagi masyarakat yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Seiring berjalannya waktu, sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) bertransformasi ke arah digital guna menciptakan proses PBJP yang …

Partisipasi Kelompok Masyarakat dalam Pengawasan Korupsi Sektor Pengadaan Barang/Jasa Read More »

“Saya hanya ingin memperjuangkan hak anak saya. Saya sudah sampaikan keyakinan soal pungutan liar (pungli) itu di depan wali murid lain. Tapi, saya justru tidak mendapatkan dukungan mereka. Akhirnya, saya putuskan untuk lapor sendiri ke Dinas Pendidikan,” tutur Deviana Widyawati pada 21 Agustus 2019. Deviana adalah seorang ibu dari anak berusia sembilan tahun yang masih …

Melawan Praktik Pungli di Sekolah Read More »

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jawa Tengah mencatat 15 kasus ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjadi sejak menjelang kampanye, sampai bulan Februari 2019. Kasus-kasus pelanggaran tersebut terjadi di 13 daerah, seperti: Banjarnegara, Boyolali, Blora, Brebes, Klaten, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Sragen, Sukoharjo, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, dan Kota Tegal: sekitar 35 persen dari seluruh daerah …

KASN bersama Bawaslu dan OMS Pantau Netralitas Aparatur Sipil Negara di Pemilu 2019 Read More »

Bergesernya tanggung jawab implementasi dan pengawasan tata kelola pemerintahan pasca penerapan desentralisasi fiskal dari Nasional ke Daerah juga menggeser resiko korupsi.  Data kasus hukum 343 kepala daerah, 2.545 anggota DPRD provinsi, 431 DPRD kab/kota di 10 tahun terakhir (2004-2014) memperkuat argumen diatas. Salah satu upaya PATTIRO Semarang dalam meningkatkan peran, kapasitas dan efektivitas pencegahan dan …

Sistem Integritas Lokal (SIL) Kota Semarang Read More »

Semarang – Puluhan warga Semarang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Anggaran Kota Semarang (KOMPAK’S) antusias mengikuti pelatihan Jurnalisme Warga pada Kamis (26/5/2016) Direktur PATTIRO Semarang, Widi Nugroho, menyampaikan bahwa kegiatan yang melibatkan koalisi masyarakat dampingan yang terdiri dari Komunitas Candi, Komunitas Tegalsari, Komunitas Kemijen, Komunitas Pongangan dan Komunitas Gayamsari diadakan dengan tujuan sebagai sarana …

Kritisi Kebijakan Publik, PATTIRO Ajak Warga Menulis Read More »

Semarang – Tim Cek Sekolah-Ku Kota Semarang menggelar workshop Sinergitas Cek Sekolah-Ku dengan fungsi Pengawas Sekolah (Jumat, 20/5/2016) di ruang rapat Disdik Semarang. Narasumber dalam kegiatan ini yaitu Widi Nugroho (Direktur PATTIRO Semarang), Sudjono (Sekretaris Dinas Pendidikan) dibantu Tim Cek Sekolah-Ku yang terdiri Taufik Hidayat, Hetty Hidayati (Dinas Pendidikan), Amrinalfi (PATTIRO Semarang). Kegiatan ini bertujuan …

Penguatan Peran Pengawas Sekolah Melalui Cek Sekolah-Ku Read More »

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE/e-procurement) masih banyak kendala. Dimana, cara canggih yang diharapkan mengeliminir praktek korupsi, kolusi dan nepotisme belum sepenuhnya bisa mencegah kejahatan korupsi. Hal itu mengemuka dalam Seminar Konsultasi Publik “Efektivitas Penerapan e-Procurement Dalam Pencegahan KKN Sektor PBJ“ yang diselenggarakan PATTIRO Semarang bekerja sama dengan Transparency International …

Lelang Elektronik Masih Banyak Kendala Read More »