Siaran Pers dan Berita

Sejumlah 39.425 Siswa secara otomatis masuk SMK negeri di Jawa Tengah. Mereka mendaftar dengan status dari keluarga miskin. Mereka secara otomatis masuk mengingat adanya peraturan tertentu terhadap calon siswa tidak mampu dalam seleksi PPDB. Pergub Jateng no. 64 tahun 2018 tentang PPDB, dalam pasal 12 ayat (2) menyebutkan  “seleksi PPDB pada jenjang SMA Negeri dan …

40% Calon Siswa SMK Negeri di Jawa Tengah Masuk dengan Status Miskin Read More »

Sejumlah 25.720 Siswa secara otomatis masuk SMA negeri di Jawa Tengah. Mereka mendaftar dengan status dari keluarga miskin. Mereka secara otomatis masuk mengingat adanya peraturan tertentu terhadap calon siswa tidak mampu dalam seleksi PPDB. Pergub Jateng no. 64 tahun 2018 tentang PPDB, dalam pasal 12 ayat (2) menyebutkan  “seleski PPDB pada jenjang SMA Negeri dan …

25.720 Calon Siswa SMA Negeri di Jawa Tengah Otomatis Masuk dengan Jalur Miskin Read More »

Sejumlah 446 calon siswa SMA di Jawa Tengah secara otomatis masuk tanpa mempertimbangkan zonasi dan nilai. Sejumlah siswa tersebut masuk dengan menggunakan tiket anak guru di satuan pendidikan tempat anak mendaftar. Hal tersebut bisa terjadi lantaran dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah no. 64 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas  Negeri …

Sejumlah 446 Calon Siswa SMA Negeri Masuk Secara Otomatis Read More »

Saat ini Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) sedang dilaksanakan. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan regulasi  Peraturan Gubernur Jawa Tengan Nomor 64 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas  Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Dalam peraturan yang dikeluarkan tersebut, kajian PATTIRO Semarang menemukan adanya …

PERGUB PPDB SMA/SMK Negeri Di Jateng TahunAjaran 2018/2019  Tidak Sesuai Dengan Permendikbud Read More »

Perwakilan Warga Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara yang terdampak Normalisasi Banjir Kanal Timur mendatangi Kantor Walikota Semarang dan menyampaikan apa yang menjadi keresahan warga, pada acara audiensi di kantor walikota semarang didatangi oleh Camat Semarang Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Balai Besar Pemali Juana namun warga tambakrejo sangat menyayangkan walikota semarang tidak …

Normalisasi BKT Tidak Partisipatif, Warga Tambakrejo Datangi  Pemkot Semarang Read More »

Semarang, 21 September 2017Bahwa pada tahun 2017 Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang melakukan kajian mengenai  penanganan kasus  tindak pidana korupsi di bidang kesehatan selama tahun 2010-2017 di Kepolisian Daerah dan jajarannya di Jawa tengah serta Kejaksaan Tinggi dan jajarannya di Jawa Tengah. Bahwa berdasarakan hasil kajian kami menemukan. Pertama, berdasarkan hasil kajian kami …

Tingkatkan Penanganan Korupsi Bidan Kesehatan di Wilayah Kepolisian Daerah dan Kejakasaan Tinggi Jawa Tengah Read More »

Semarang, 8 September 2017Kami atas nama koalisi masyarakat anti korupsi Jawa tengah yang di dalamnya meliputi PATTIRO Semarang,  KP2KKN Semarang, LBH Semarang, LRC KJHAM, PUSAKA FH Undip, Satjipto Rahardjo Institute (SRI), Komunitas Payung, dan Kamisan FIB Undip. Kami yang bergabung dalam koalisi di atas akan mengadakan aksi secara simbolik di depan Patung Kuda Jalan Pahlawan …

Pecat Aris Budiman, Basmi Pengkhianat Komisi Pemberantasan Korupsi Read More »

Semarang, 26 Agustus 2017Pada hari Rabu, 23 Agustus Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua orang tersangka kasus suap proyek Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Tersangka tersebut diantaranya Tony Budiono (Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan) dan Adiputra Kurniawan (Komisaris PT. Adhi Guna Keruktama). Mereka ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Pusat Telaah …

Tingkatkan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Read More »

Semarang, 14 Maret 2017Pada Tahun 2015 berdasarkan data Transparansi Internasional Indonesia, Kota Semarang merupakan dari sebelas (11) kota yang dalam survey Indeks Persepsi Korupsi  (IPK) tahun 2015. Hasilnya menempatkan Kota Semarang dalam posisi ke-3 dari 11 kota di Indonesia yang disurvei dengan skor 60 (0-100, 0 berarti buruk, 10 berarti baik). Secara umum dapat disimpulkan …

Mendorong Komitmen Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kota Semarang Read More »

Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 41 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk pertama kalinya melaksanakan proses penyusunan APBS dengan online system. Demikian juga dengan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Semarang tahun 2013/ 2014 yang diatur dengan Perwal dengan No 18 tahun 2012 tentang Sistem dan Cara Penerimaan Peserta Didik …

Release: Temuan Monitoring dan Investigasi Proses Penyusunan RAPBS 2013/2014 dan PPDB Kota Semarang 2013 Read More »