Siaran Pers dan Berita

Telah berkembang dikalangan masyarakat pandangan dan pendapat yang keliru tentang kebijakan penambahan kuota 10%. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan upaya Pemkot untuk menolong warga masyarakat miskin melalui subsidi silang. Sebagian lainnya berpandangan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya menampung siswa-siswa berprestasi yang tidak diterima di sekolah-sekolah favorit. Berbagai pandangan tersebut harus diluruskan. …

Surat Edaran Penambahan Quota Mutlak Merupakan Legalisasi Bina Lingkungan Dan Politik Dagang Sapi di Dunia Pendidikan Kota Semarang Read More »

SEMARANG – Sekali lagi terjadi penghianatan terhadap cita-cita luhur pendidikan di Kota Semarang. Dinas Pendidikan, atas titipan dari para pejabat dan elite politik, mengeluarkan Surat Edaran untuk menambah kuota penerimaan siswa sebesar 10 % demi mengakomodir kepentingan para elite akan anak-anaknya yang belum kebagian sekolah negeri. Anehnya, tindakan haram Dinas Pendidikan ini didukung oleh beberapa …

Menolong Bukan Dengan Uang Haram Hasil Melacurkan Pendidikan! Read More »

SEMARANG – Rencana Pemerintah Kota Semarang untuk mempersenjatai Satpol PP adalah kebijakan program dan anggaran yang membuat masyarakat Semarang menjadi miris. Betapa tidak, SATPOL PP bukanlah aparat kepolisian yang akan sering berhadapan dengan tindakan kriminal/penjahat. Satpol PP adalah aparat yang salah satu kewenangannya lebih pada penegakan Peraturan Daerah dan berbagai bentuk kebijakan publik di Kota …

SATPOL PP Dipersenjatai; Pilihan Menjadi Birokrasi Represif Read More »

SEMARANG – Proses pelelangan tender pengadaan mobil dinas DPRD Kota Semarang memang telah berakhir karena kini mobil tersebut telah ada dan telah digunakan oleh anggota, pimpinan dan komisi DPRD Kota Semarang dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun ternyata dibalik semua itu ternyata dalam proses pelelangan yang telah dilakukan sebenarnya diduga terdapat beberapa penyimpangan. Pertama, Harga Perkiraan Sendiri …

Dugaan Penyimpangan Pelelangan dalam Pengadaan Mobil Dinas DPRD Kota Semarang Read More »

Kehadiran PP 37 Tahun 2006 tentang Susunan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah kabar yang sangat menggembirakan bagi seluruh anggota DPRD di tanah air. Selain bakal mendapatkan rapelan gaji, pendapatan mereka akan meningkat tajam. Tambahan tersebut berasal dari dana operasional dan tunjangan komunikasi intensif. Dana operasional untuk Ketua DPRD sebesar 6 (enam) …

PP 37 Tahun 2006: Sebuah Legalisasi Korupsi Dewan Read More »

Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di kota Semarang, hingga saat ini telah merenggut nyawa 73 orang. Belum lagi jumlah pasien-pasien di RS, yang hingga saat ini mengalami peningkatan sangat tajam. Sebagai contoh, di RS Telogorejo, pada bulan desember 2005, jumlah pasien DBD meningkat 100 persen. Jika pada November 2005 jumlah pasien berjumlah 59 orang, maka …

Soal DBD, PATTIRO Desak Pemkot Untuk Tetapkan Status KLB Read More »

Pembuatan Raperda pendidikan Kota Semarang yang di serahkan dari tim penyusun pada tanggal 11 Januari 2006, merupakan gebrakan yang baik dalam dunia pendidikan di Kota Semarang. Hanya saja, rancangan Perda tersebut  jauh dari ideal dan masih memerlukan masukan dari beberapa sisi. Merasa turut bertanggungjawab atas substansi Raperda pendidikan Kota Semarang maka Perhimpunan Pattiro Semarang, Ma’arif …

Raperda Pendidikan Belum Mengcover Persoalan-Persoalan Aktual Read More »