Munculnya kembali kasus dugaan tindak pidana korupsi APBD Tahun Anggaran 2004 yang melibatkan sejumlah pejabat Pemerintah dan DPRD Kota Semarang di beberapa media lokal menunjukkan bahwa terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari KKN di Kota Semarang belum terwujud. Kondisi ini menuntut berbagai pihak terutama aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jateng untuk segera …
Rencana anggaran yang diajukan Pemerintah Kota Semarang kepada DPRD dalam pembahasan Kebijakan Umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) 2008 masih jauh dari semangat mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut lagi-lagi tampak dari lebih besarnya anggaran yang diperuntukan bagi aparatur pemerintah dibanding anggaran yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang berpotensi menyakiti masyarakat adalah Biaya …
Biaya Komunikasi, Air dan Listrik DPKD Hampir Menyamai Total Anggaran Kesehatan Read More »
Proses penganggaran tahun 2008 Kota Semarang saat ini sampai pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Panitia Anggaran (Panggar) DPRD. Sayangnya pada draft yang dibahas tersebut tampak rencana anggaran tahun 2008 tidak pro rakyat miskin (Pro Poor). Karena rencana anggaran yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat miskin tidak …
Anggaran Makan & Minum Setda 6x Lipat Anggaran Perbaikan Gizi Masyarakat Read More »
Salah satu indikasi good local governance atau pemerintahan yang baik adalah optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung partisipasi masyarakat tersebut maka perlu adanya transparasi penyelenggaraan pemerintahan. Transparasi penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan pada momentum Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Kepala Daerah kepada DPRD yang …
PATTIRO Menilai Pemerintah Kota Semarang Tidak Taat PP No. 3/2007 dan No. 56/2003 Read More »
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawan (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2006 disebutkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2005 sebesar Rp 189.772.077.561,00 menjadi Rp 224.815.124.302,00 pada tahun 2006. Bahkan PAD pada tahun 2006 tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBD 2006 yaitu Rp 215.620.647.610,00 atau melampaui 4,26% dari target …
PAD 2006 Melampaui Target: Benarkah Prestasi Pemerintah Kota Semarang? Read More »
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Pemerintah maupun DPRD seharusnya mengajak, melibatkan dan membuka AKSES yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya terhadap partisipasi warga masyarakat untuk terlibat dalam proses …
Catatan Kritis PATTIRO Semarang Atas LKPJ Wali Kota Akhir Tahun Anggaran 2006 Read More »
Realisasinya, mekanisme Musrenbangkot yang diselenggarakan oleh Pemkot Semarang melanggar peraturan petunjuk teknisnya. Pada Musrenbangkot Semarang pelaksanaan kegiatan pada huruf a,b,c,d, dan e tidak dilakukan. Sesudah sesi sambutan dan pengarahan, para peserta ternyata langsung dibagi dalam 3 kelompok berdasarkan fungsinya. Dengan penyampaian catatan pemantauan PATTIRO ini, Pemkot Semarang Harus dan Wajib melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Musrenbangkot. …
Tertanggal 14-15 Maret 2008, hari Jum’at-Sabtu kemarin Pemerintah Kota Semarang mengadakan Evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Evaluasi tersebut diikuti Sekda beserta jajarannya, kepala-kepala SKPD termasuk Kepala Bawasda. Beberapa acara penting dari evaluasi tersebut adalah paparan Kepala DPKD, paparan SKPD serta arahan Sekda selaku ketua TAPD. Tetapi sungguh memprihatinkan, evaluasi yang dipimpin oleh Sekda tersebut …
Belum hilang sebenarnya senyum lebar masyarakat setelah mendengar Pemkot Semarang akan menggratiskan biaya sekolah dari SD-SMP pada tahun 2008 ini. Namun kemudian senyum tersebut terbunuh oleh situasi akhir-akhir ini dimana kita disuguhkan dengan pemberitaan di berbagai media massa tentang perdebatan pelaksanaan program sekolah gratis tersebut. Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan merupakan pelaku utama terhadap kejahatan …
Legalisasi SPI Merupakan Bentuk Pembangkangan terhadap Kebijakan Pendidikan Gratis Read More »
Belum hilang sebenarnya senyum lebar masyarakat setelah mendengar Pemkot Semarang akan menggratiskan biaya sekolah dari SD-SMP pada tahun 2008 ini. Namun kemudian senyum tersebut terbunuh oleh situasi akhir-akhir ini dimana kita disuguhkan dengan pemberitaan di berbagai media massa tentang perdebatan pelaksanaan program sekolah gratis tersebut. Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan merupakan pelaku utama terhadap kejahatan …
Legalisasi SPI Merupakan Bentuk Pembangkangan Terhadap Kebijakan Pendidikan Gratis Read More »
