Siaran Pers dan Berita

Keluhan masyarakat terkait mahalnya penerbitan dan denda administrasi dokumen kependudukan belakangan sudah sangat gencar. Sayang, pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif sangat lamban merespon masalah yang notabene bersinggungan langsung dengan kebutuhan dasar warga sipil ini. Ada dua regulasi yang dijadikan pijakan hukum mengenai kebijakan tersebut yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi …

PRESS RELEASE: Menyoal Egosentris Pemerintah Kota Semarang dalam Penerbitan dan Penetapan Sanksi Keterlambatan Dokumen Kependudukan Read More »

Per 1 Mei 2010 kemarin pemerintah Kota Semarang secara resmi menaikkan tarif retribusi pemuatan KTP dan KK. Kenaikannya sangat signifikan, KTP naik dua kali lipat sedangkan KK naik naik lima kali lipat dari tarif sebelumnya. Jika sebelumnya tarif pembuatan KTP sebesar Rp 7.500 kini menjadi Rp 15.000 sedangkan untuk tarif pembuatan KK dari Rp 2.000 …

Pengeliminasian Hak Publik Lewat Kenaikan Retribusi Adminduk Kota Semarang Read More »

Seperti  amanat UU No.14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Daerah dalam beberapa hari ke depan akan segera dilantik Calon anggota Komisi informasi daerah jawa Tengah. Provinsi ini merupakan yang pertama dari provinsi se Indonesia yang mempunyai Komisi Informasi Daerah sudah sepantasnya menjadi contoh/panutan bagi daerah yang lain. Contoh itu baik berupa proses seleksi yang trasparan …

Calon Anggota KI Jateng Diminta Mundur Apabila Tidak Bersedia Melepaskan Jabatan Read More »

Masa sidang I DPRD Kota Semarang kurang lebih tinggal satu bulan lagi. Sebab, minggu keempat bulan April 2010 nanti DPRD sudah masuk masa reses. Artinya mereka harus menyelesaikan seluruh agenda persidangan di masa sidang pertama. Dalam kurun waktu yang relatif singkat itu pula DPRD Kota Semarang sudah ditunggu oleh pekerjaan rumah berupa 15 Raperda. Untuk …

15 Raperda Kota Semarang Terancam Mangkrak Read More »

“Pemkot Semarang tidak akan rugi dengan membeli PSIS karena dapat memiliki sahamnya. Dengan begitu, pengelolaan juga di tangan pemkot, Jika dana untuk perbaikan jalan, masyarakat yang melewati jalan saya lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang nonton bola” Ucap SUKAWI SUTARIP, Walikota Semarang. Sukawi menilai, pembelian saham PSIS yang diajukan pada APBD Perubahan lebih penting dibandingkan …

Nonton Bola VS Pelayanan Publik Read More »

Penanganan skandal suap yang melibatkan 2 (dua) orang anggota Komisi B DPRD Kota Semarang  dan Dirut Perusda Percetakan dalam Proses Pemilihan Direksi PDAM Kota Semarang tidak otomatis terhenti meskipun Badan Kehormatan (BK) telah menyatakan selesai dan tidak ditemukan pelanggaran Kode Etik. Karena memang fungsi BK sebagaimana dalam Tatib DPRD pasal 59 hanya sebatas mengamati mengevaluasi …

Meskipun BK Menutup Kasus, Jaksa dan Kepolisian Tetap Dapat Meneruskan Penanganan Skandal Suap Pemilihan Direksi PDAM Kota Semarang Read More »

Dalam kolom advetorial pada harian Jawa Pos tepatnya di Radar Kudus, Jum’at 2 Mei 2008 terdapat judul berita “Canangkan Layanan Pro Investasi (OSS)” yang menjelaskan tentang pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (One Stop Service) di Kota Semarang. Serta di kolom advetorial tersebut terdapat foto dengan keterangan “Wali Kota Semarang menandatangani naskah pakta integritas dan pencegahan …

Klarifikasi Berita Tanggal 2 Mei 2008 Read More »

Pengadaan barang atau jasa Pemerintah (PBJ) merupakan salah satu instrumen penting dalam pelayanan publik yang turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat akan lebih mudah tercapai apabila PBJ dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Tetapi sayangnya kondisi PBJ di Negeri ini masih jauh dari harapan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di …

Modus-Modus atau “Penyakit” Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Read More »

Pengadaan barang atau jasa Pemerintah (PBJ) merupakan salah satu instrumen penting dalam pelayanan publik yang turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat akan lebih mudah tercapai apabila PBJ dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Tetapi sayangnya kondisi PBJ di Negeri ini masih jauh dari harapan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di …

Komitmen Bersama Selamatkan Uang Warga Read More »

Munculnya kembali kasus dugaan tindak pidana korupsi APBD Tahun Anggaran 2004 yang melibatkan sejumlah pejabat Pemerintah dan DPRD Kota Semarang di beberapa media lokal menunjukkan bahwa terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari KKN di Kota Semarang belum terwujud.  Kondisi ini menuntut berbagai pihak terutama aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jateng  untuk segera …

Press Release Korupsi APBD 2004 Read More »