Siaran Pers dan Berita

Dinas Pendidikan Lemah Atasi Pungutan Liar PPD Kota Semarang

Proses penerimaan peserta didik tahun ajaran 2011-2012 telah usai.  Saat ini para siswa telah duduk dibangku sekolah pilihan mereka. Dalam hal ini Koalisi Pemantauan Pendidikan kota Semarang 2011 telah melakukan pengawalan jalannya proses Penerimaan Peserta Didik (PPD).  Pengawalan tersebut kami lakukan dengan berbagai mekanisme mulai dari menyebar angket kepada orang tua calon siswa hingga memantau …

Dinas Pendidikan Lemah Atasi Pungutan Liar PPD Kota Semarang Read More »

Pungutan Liar Marak Di Daftar Ulang Hari Kamis, 7 Juli 2011

Kamis, 7 Juli 2011 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri regular di Kota Semarang mengadakan daftar ulang pada hari pertama. Pelaksanaan kedua akan dilaksanakan pada Jum’at, 8 Juli 2011. Diharapkan tahun ini menjadi awal pertama pelaksanaan  Penerimaan Peserta Didik (PPD) yang bebas dari pungutan illegal. Itu menjadi harapan masyarakat, dan …

Pungutan Liar Marak Di Daftar Ulang Hari Kamis, 7 Juli 2011 Read More »

Dinas Pendidikan dan Sekolah Belum Siap Menerima Kebijakan Kuota Siswa Miskin 20%

Penerimaan siswa SD, SMP, SMA/SMK tahun pelajaran 2011/2012 terasa berbeda. Salah satu kebijakan berbeda yaitu keluarnya surat edaran (SE) Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiknas Dirjen Mandikdasmen) nomor 2738/C/HM/2010 yang salah satunya tentang sekolah RSBI yang diwajibkan untuk menerima kuota siswa miskin yang berprestasi minimal 20% . Kebijakan ini tentunya …

Dinas Pendidikan dan Sekolah Belum Siap Menerima Kebijakan Kuota Siswa Miskin 20% Read More »

Raskin Tak Layak Konsumsi Bulog Harus Tanggung Jawab, Lurah Dan Pemkot Harus Proaktif

Tujuan adanya Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras kiranya belum bisa terpenenuhi di Kota semarang. Oleh karena itu, akses kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin menjadi hak yang harus dipenuhi pemerintah. Akan tetapi kejadian di kelurahan Rejosari mengenai bantuan beras untuk masarakat miskin yang menimbulkan banyak …

Raskin Tak Layak Konsumsi Bulog Harus Tanggung Jawab, Lurah Dan Pemkot Harus Proaktif Read More »

Target Pembangunan dalam Draft RPJMD 2010-2015 Tak Layak Sebut Semarang SETARA

Masyarakat yang sejahtera sebagai tujuan akhir dari berbagai upaya pembangunan yang bakal dilaksanakan oleh pemerintah nampaknya hanya akan menjadi anga-angan paska Pilwalkot Semarang. Hal ini terkait erat tidak adanya komitmen yang kuat dari pemkot semarang yang di pimpin Soemarmo-Hendi dalam target penurunan angka kemiskinan di Kota Semarang. Dalam draft RPJMD 2010-2015 ini pemerintah justru tampak …

Target Pembangunan dalam Draft RPJMD 2010-2015 Tak Layak Sebut Semarang SETARA Read More »

Pemkab Akan Melanggar PP 61 tahun 2010 Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan merupakan salah satu pilar dalam good governance. Akan tidak lengkap pengelolaan pemerintahan yang baik apabila salah satu dari seluruh pilar yang ada. Seperti kita tahu bahwa, telah dikeluarkan UU no 14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik yang diterjemahkan secara detail dalam PP 61 tahun 2010. Melihat draf RPJMD 2010-2015 dan RKPD 2011 yang …

Pemkab Akan Melanggar PP 61 tahun 2010 Keterbukaan Informasi Publik Read More »

Segera Bentuk PPID untuk DPRD Kota Semarang

Bukan saja kebutuhan pokok yang harganya kian mahal, melainkan juga informasi public. Hadirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ternyata tidak menjamin mudahnya akses informasi oleh masyarakat kepada pejabat public. Potret itulah yang setidaknya dialami oleh Pattiro sekarang ini saat mencoba mengakses informasi public kepada DPRD Kota Semarang. DPRD sebagai salah satu …

Segera Bentuk PPID untuk DPRD Kota Semarang Read More »

PATTIRO Semarang Layangkan Surat Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Informasi Mengenai Hasil Kunjungan Kerja DPRD Kota Semarang

Merujuk UU No 14 Tahun 2008  tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 4 ayat 2 (a) bahwa “setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi public” maka kami kecewa terhadap sikap komisi-komisi di DPRD Kota Semarang yang belum memberikan jawaban atas permintaan yang kami informasi yang kami ajukan. Menindaklanjuti surat kami No 012/E/SPm/BP-LPPS/VIII/2010, 013/E/SPm/BP-LPPS/VIII/2010, 014/E/SPm/BP-LPPS/VIII/2010, 015/E/SPm/BP-LPPS/VIII/2010  perihal  …

PATTIRO Semarang Layangkan Surat Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Informasi Mengenai Hasil Kunjungan Kerja DPRD Kota Semarang Read More »

DPRD Wakilnya Siapa?

Baru-baru ini, para anggota dewan di dua kota besar di Jawa Tengah sedang menjadi buah perbincangan masyarakat. Di Semarang, seluruh anggota DPRD di kota ini melakukan “bedhol desa” ke sejumlah daerah di luar Jawa dengan embel-embel kunjungan kerja (Kunker). Hal ini tentu saja menyulitkan masyarakat yang ingin melakukan pengaduan kepada DPRD. Sedangkan di Solo, dipastikan …

DPRD Wakilnya Siapa? Read More »

Menjual Kesejahteraan dalam Kampanye

Masih ada rentang waktu tiga pekan sebelum pesta demokrasi untuk memilih bupati dan wakil bupati Wonogiri digelar. Artinya, masih ada kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat empat pasang calon yang siap berlaga. Satu hal yang cukup penting diperhatikan adalah tawaran program riil apa yang diusung oleh masing-masing kandidat. Sehingga nantinya pilihan jatuh pada kandidat …

Menjual Kesejahteraan dalam Kampanye Read More »

Scroll to Top