Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 41 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk pertama kalinya melaksanakan proses penyusunan APBS dengan online system. Demikian juga dengan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Semarang tahun 2013/ 2014 yang diatur dengan Perwal dengan No 18 tahun 2012 tentang Sistem dan Cara Penerimaan Peserta Didik …
Untuk memenuhi pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kota Semarang dituntut untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah. Dalam dokumen KUA PPAS 2014, Pemerintah Kota Semarang menyebutkan bahwa secara umum kebijakan perencanaan pendapatan daerah pda tahun 2014 diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan tetap tidak memberatkan masyarakat serta menjaga iklim …
Pemerintah Kota Semarang Tidak Serius Optimalkan Retribusi Daerah Read More »
Parkir merupakan bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan pihak swasta. Khusus untuk parkir tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, Pelayanan yang diberikan seringkali tidak memuaskan masyarakat. Adapun keluhan masyarakat yang seringkali disampaikan antara lain adalah Kartu parkir tidak diberikan, Tarif yang dipungut dua kali lipat lebih besar daripada tarif yang …
Pemkot Semarang Melakukan Pembiaran, Banyak Pendapatan Parkir Hilang Read More »
Dalam rangka mengukur keberhasilan pembangunan, evaluasi Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penting untuk dilakukan. Karena pencapaian IPM dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan selanjutnya. Di wilayah Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Semarang mempunyai nilai sebesar 77,42 yang dimana angka tersebut masih di bawah Kota Surakarta yang mencapai nilai sebesar 78,18. Komponen pembentuk IPM antara lain …
Pembangunan Kesehatan Kota Semarang Belum Tercapai Read More »
Peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan hak-hak dasar, dan pemberdayaan masyarakat di era desentralisasi membutuhkan keterlibatan masyarakat sipil, mulai dari proses perencanaan atau pembuatan kebijakan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam penyelenggaran pembangunan dan pelayanan publik di menjadi sangat penting dalam hal ini. Audit sosial merupakan salah satu metode yang di banyak …
Tepat 1 November 2011, Pemerintah Kota Semarang akhirnya mengumumkan hasil survey warga miskin yang dilakukan hampir 8 bulan terakhir. Hal yang cukup mencengganngkan dari pengumuman itu adalah bahwa kemiskinan Kota Semarang mengalami kenaikan angka dari 111. 588 KK atau 398.009 jiwa di tahun 2009 menjadi 401.442 jiwa atau 110.006 KK di tahun 2011. Kalau dipersentase …
Hampir tiga bulan sejak pembahasan kenaikan tarif antara RSUD, FMS dan DPRD, revisi mengenai penyesuaian tarif layanan di RSUD Semarang tanggal 12 Mei yang lalui belum selesai juga. Walikota Semarang harus segera menyelesaikan persoalan ini karena layanan kesehatan adalah hak masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 5 dan pasal 19 bahwa “Setiap …
Bohong Pada Publik; Direktur Rsud Harus Minta Maaf Masyarakat Read More »
Jenjang No. Nama Sekolah Temuan SD 1 SD N Kalibanteng Kidul 1 Uang seragam yang terdiri dari sepasang seragam olahraga, baju (atasan saja) batik dan topi seharga Rp 350.000,00 2 Seragam akan diberikan setelah pelunasan pembayaran paket seragam. Jika belum lunas seperti responden yang baru membayar Rp 250.000,00 dan Rp …
Menindaklanjuti pemberitaan yang dimuat oleh Harian Semarang (28 Juli 2011) mengenai raskin yang tak layak konsumsi. PATTIRO Semarang menyayangkan Lurah Kalicari sekedar prihatin atas kondisi temuan beras tak layak konsumsi di RT 02/ RW 05 oleh warga bernama Atih. Kalo informasi itu benar, mestinya pihak kelurahan segera meminta ganti beras tak layak konsumsi tersebut dengan …
Mendesak, Standar Beras Layak Konsumsi Di Kota Semarang Read More »
Satu tahun pemerintahan Marhen (Soemarmo-Hendi) dalam aspek keterbukaan dan layanan informasi, dinilai masih stagnan. Ukuran tersebut bisa dilihat dari 2 indikator yaitu tentang kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Standar Layanan Informasi Publik. Hal ini sangat disayangkan mengingat payung hukum terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik sudah ada, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun …
