Author name: admin

Proses penganggaran tahun 2008 Kota Semarang saat ini sampai pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Panitia Anggaran (Panggar) DPRD.  Sayangnya pada draft yang dibahas tersebut tampak rencana anggaran tahun 2008 tidak pro rakyat miskin (Pro Poor).  Karena rencana anggaran yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat miskin tidak …

Anggaran Makan & Minum Setda 6x Lipat Anggaran Perbaikan Gizi Masyarakat Read More »

Salah satu indikasi good local governance atau pemerintahan yang baik adalah optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung partisipasi masyarakat tersebut maka perlu adanya transparasi penyelenggaraan pemerintahan. Transparasi penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan pada momentum Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Kepala Daerah kepada DPRD yang …

PATTIRO Menilai Pemerintah Kota Semarang Tidak Taat PP No. 3/2007 dan No. 56/2003 Read More »

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawan (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2006 disebutkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2005 sebesar Rp 189.772.077.561,00 menjadi Rp 224.815.124.302,00 pada tahun 2006. Bahkan PAD pada tahun 2006 tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBD 2006 yaitu Rp 215.620.647.610,00 atau melampaui 4,26% dari target …

PAD 2006 Melampaui Target: Benarkah Prestasi Pemerintah Kota Semarang? Read More »

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Pemerintah maupun DPRD seharusnya mengajak, melibatkan dan membuka AKSES yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya terhadap partisipasi warga masyarakat untuk terlibat dalam proses …

Catatan Kritis PATTIRO Semarang Atas LKPJ Wali Kota Akhir Tahun Anggaran 2006 Read More »

Realisasinya, mekanisme Musrenbangkot yang diselenggarakan oleh Pemkot Semarang melanggar peraturan petunjuk teknisnya. Pada Musrenbangkot Semarang pelaksanaan kegiatan pada huruf a,b,c,d, dan e tidak dilakukan. Sesudah sesi sambutan dan pengarahan, para peserta ternyata langsung dibagi dalam 3 kelompok berdasarkan fungsinya. Dengan penyampaian catatan pemantauan PATTIRO ini, Pemkot Semarang Harus dan Wajib melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Musrenbangkot. …

Catatan PATTIRO Atas Musrenbangkot, 28-29 Maret 2007: Partisipasi Semu Dan Keengganan Untuk Berbagi Kuasa Dengan Rakyat Read More »

Tertanggal 14-15 Maret 2008, hari Jum’at-Sabtu kemarin Pemerintah Kota Semarang mengadakan Evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Evaluasi tersebut diikuti Sekda beserta jajarannya, kepala-kepala SKPD termasuk Kepala Bawasda. Beberapa acara penting dari evaluasi tersebut adalah paparan Kepala DPKD, paparan SKPD serta arahan Sekda selaku ketua TAPD.  Tetapi sungguh memprihatinkan, evaluasi yang dipimpin oleh Sekda tersebut …

Rekreasi Berbaju Evaluasi Read More »

Belum hilang sebenarnya senyum lebar masyarakat setelah mendengar Pemkot Semarang akan menggratiskan biaya sekolah dari SD-SMP pada tahun 2008 ini.  Namun kemudian senyum tersebut terbunuh oleh situasi akhir-akhir ini dimana kita disuguhkan dengan pemberitaan di berbagai media massa tentang perdebatan pelaksanaan program sekolah gratis tersebut.  Dinas Pendidikan dan  Dewan Pendidikan merupakan pelaku utama terhadap kejahatan …

Legalisasi SPI Merupakan Bentuk Pembangkangan terhadap Kebijakan Pendidikan Gratis Read More »

Belum hilang sebenarnya senyum lebar masyarakat setelah mendengar Pemkot Semarang akan menggratiskan biaya sekolah dari SD-SMP pada tahun 2008 ini.  Namun kemudian senyum tersebut terbunuh oleh situasi akhir-akhir ini dimana kita disuguhkan dengan pemberitaan di berbagai media massa tentang perdebatan pelaksanaan program sekolah gratis tersebut.  Dinas Pendidikan dan  Dewan Pendidikan merupakan pelaku utama terhadap kejahatan …

Legalisasi SPI Merupakan Bentuk Pembangkangan Terhadap Kebijakan Pendidikan Gratis Read More »

Telah berkembang dikalangan masyarakat pandangan dan pendapat yang keliru tentang kebijakan penambahan kuota 10%. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan upaya Pemkot untuk menolong warga masyarakat miskin melalui subsidi silang. Sebagian lainnya berpandangan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya menampung siswa-siswa berprestasi yang tidak diterima di sekolah-sekolah favorit. Berbagai pandangan tersebut harus diluruskan. …

Surat Edaran Penambahan Quota Mutlak Merupakan Legalisasi Bina Lingkungan Dan Politik Dagang Sapi di Dunia Pendidikan Kota Semarang Read More »

SEMARANG – Sekali lagi terjadi penghianatan terhadap cita-cita luhur pendidikan di Kota Semarang. Dinas Pendidikan, atas titipan dari para pejabat dan elite politik, mengeluarkan Surat Edaran untuk menambah kuota penerimaan siswa sebesar 10 % demi mengakomodir kepentingan para elite akan anak-anaknya yang belum kebagian sekolah negeri. Anehnya, tindakan haram Dinas Pendidikan ini didukung oleh beberapa …

Menolong Bukan Dengan Uang Haram Hasil Melacurkan Pendidikan! Read More »