Author name: admin

Realisasinya, mekanisme Musrenbangkot yang diselenggarakan oleh Pemkot Semarang melanggar peraturan petunjuk teknisnya. Pada Musrenbangkot Semarang pelaksanaan kegiatan pada huruf a,b,c,d, dan e tidak dilakukan. Sesudah sesi sambutan dan pengarahan, para peserta ternyata langsung dibagi dalam 3 kelompok berdasarkan fungsinya. Dengan penyampaian catatan pemantauan PATTIRO ini, Pemkot Semarang Harus dan Wajib melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Musrenbangkot. …

Catatan PATTIRO Atas Musrenbangkot, 28-29 Maret 2007: Partisipasi Semu Dan Keengganan Untuk Berbagi Kuasa Dengan Rakyat Read More »

Tertanggal 14-15 Maret 2008, hari Jum’at-Sabtu kemarin Pemerintah Kota Semarang mengadakan Evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Evaluasi tersebut diikuti Sekda beserta jajarannya, kepala-kepala SKPD termasuk Kepala Bawasda. Beberapa acara penting dari evaluasi tersebut adalah paparan Kepala DPKD, paparan SKPD serta arahan Sekda selaku ketua TAPD.  Tetapi sungguh memprihatinkan, evaluasi yang dipimpin oleh Sekda tersebut …

Rekreasi Berbaju Evaluasi Read More »

Belum hilang sebenarnya senyum lebar masyarakat setelah mendengar Pemkot Semarang akan menggratiskan biaya sekolah dari SD-SMP pada tahun 2008 ini.  Namun kemudian senyum tersebut terbunuh oleh situasi akhir-akhir ini dimana kita disuguhkan dengan pemberitaan di berbagai media massa tentang perdebatan pelaksanaan program sekolah gratis tersebut.  Dinas Pendidikan dan  Dewan Pendidikan merupakan pelaku utama terhadap kejahatan …

Legalisasi SPI Merupakan Bentuk Pembangkangan terhadap Kebijakan Pendidikan Gratis Read More »

Belum hilang sebenarnya senyum lebar masyarakat setelah mendengar Pemkot Semarang akan menggratiskan biaya sekolah dari SD-SMP pada tahun 2008 ini.  Namun kemudian senyum tersebut terbunuh oleh situasi akhir-akhir ini dimana kita disuguhkan dengan pemberitaan di berbagai media massa tentang perdebatan pelaksanaan program sekolah gratis tersebut.  Dinas Pendidikan dan  Dewan Pendidikan merupakan pelaku utama terhadap kejahatan …

Legalisasi SPI Merupakan Bentuk Pembangkangan Terhadap Kebijakan Pendidikan Gratis Read More »

Telah berkembang dikalangan masyarakat pandangan dan pendapat yang keliru tentang kebijakan penambahan kuota 10%. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan upaya Pemkot untuk menolong warga masyarakat miskin melalui subsidi silang. Sebagian lainnya berpandangan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya menampung siswa-siswa berprestasi yang tidak diterima di sekolah-sekolah favorit. Berbagai pandangan tersebut harus diluruskan. …

Surat Edaran Penambahan Quota Mutlak Merupakan Legalisasi Bina Lingkungan Dan Politik Dagang Sapi di Dunia Pendidikan Kota Semarang Read More »

SEMARANG – Sekali lagi terjadi penghianatan terhadap cita-cita luhur pendidikan di Kota Semarang. Dinas Pendidikan, atas titipan dari para pejabat dan elite politik, mengeluarkan Surat Edaran untuk menambah kuota penerimaan siswa sebesar 10 % demi mengakomodir kepentingan para elite akan anak-anaknya yang belum kebagian sekolah negeri. Anehnya, tindakan haram Dinas Pendidikan ini didukung oleh beberapa …

Menolong Bukan Dengan Uang Haram Hasil Melacurkan Pendidikan! Read More »

SEMARANG – Rencana Pemerintah Kota Semarang untuk mempersenjatai Satpol PP adalah kebijakan program dan anggaran yang membuat masyarakat Semarang menjadi miris. Betapa tidak, SATPOL PP bukanlah aparat kepolisian yang akan sering berhadapan dengan tindakan kriminal/penjahat. Satpol PP adalah aparat yang salah satu kewenangannya lebih pada penegakan Peraturan Daerah dan berbagai bentuk kebijakan publik di Kota …

SATPOL PP Dipersenjatai; Pilihan Menjadi Birokrasi Represif Read More »

SEMARANG – Proses pelelangan tender pengadaan mobil dinas DPRD Kota Semarang memang telah berakhir karena kini mobil tersebut telah ada dan telah digunakan oleh anggota, pimpinan dan komisi DPRD Kota Semarang dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun ternyata dibalik semua itu ternyata dalam proses pelelangan yang telah dilakukan sebenarnya diduga terdapat beberapa penyimpangan. Pertama, Harga Perkiraan Sendiri …

Dugaan Penyimpangan Pelelangan dalam Pengadaan Mobil Dinas DPRD Kota Semarang Read More »

Kehadiran PP 37 Tahun 2006 tentang Susunan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah kabar yang sangat menggembirakan bagi seluruh anggota DPRD di tanah air. Selain bakal mendapatkan rapelan gaji, pendapatan mereka akan meningkat tajam. Tambahan tersebut berasal dari dana operasional dan tunjangan komunikasi intensif. Dana operasional untuk Ketua DPRD sebesar 6 (enam) …

PP 37 Tahun 2006: Sebuah Legalisasi Korupsi Dewan Read More »