Author name: admin

Penanganan skandal suap yang melibatkan 2 (dua) orang anggota Komisi B DPRD Kota Semarang  dan Dirut Perusda Percetakan dalam Proses Pemilihan Direksi PDAM Kota Semarang tidak otomatis terhenti meskipun Badan Kehormatan (BK) telah menyatakan selesai dan tidak ditemukan pelanggaran Kode Etik. Karena memang fungsi BK sebagaimana dalam Tatib DPRD pasal 59 hanya sebatas mengamati mengevaluasi …

Meskipun BK Menutup Kasus, Jaksa dan Kepolisian Tetap Dapat Meneruskan Penanganan Skandal Suap Pemilihan Direksi PDAM Kota Semarang Read More »

Dalam kolom advetorial pada harian Jawa Pos tepatnya di Radar Kudus, Jum’at 2 Mei 2008 terdapat judul berita “Canangkan Layanan Pro Investasi (OSS)” yang menjelaskan tentang pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (One Stop Service) di Kota Semarang. Serta di kolom advetorial tersebut terdapat foto dengan keterangan “Wali Kota Semarang menandatangani naskah pakta integritas dan pencegahan …

Klarifikasi Berita Tanggal 2 Mei 2008 Read More »

Pengadaan barang atau jasa Pemerintah (PBJ) merupakan salah satu instrumen penting dalam pelayanan publik yang turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat akan lebih mudah tercapai apabila PBJ dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Tetapi sayangnya kondisi PBJ di Negeri ini masih jauh dari harapan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di …

Modus-Modus atau “Penyakit” Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Read More »

Pengadaan barang atau jasa Pemerintah (PBJ) merupakan salah satu instrumen penting dalam pelayanan publik yang turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat akan lebih mudah tercapai apabila PBJ dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Tetapi sayangnya kondisi PBJ di Negeri ini masih jauh dari harapan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di …

Komitmen Bersama Selamatkan Uang Warga Read More »

Munculnya kembali kasus dugaan tindak pidana korupsi APBD Tahun Anggaran 2004 yang melibatkan sejumlah pejabat Pemerintah dan DPRD Kota Semarang di beberapa media lokal menunjukkan bahwa terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari KKN di Kota Semarang belum terwujud.  Kondisi ini menuntut berbagai pihak terutama aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jateng  untuk segera …

Press Release Korupsi APBD 2004 Read More »

Rencana anggaran yang diajukan Pemerintah Kota Semarang kepada DPRD dalam pembahasan Kebijakan Umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) 2008 masih jauh dari semangat mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut lagi-lagi tampak dari lebih besarnya anggaran yang diperuntukan bagi aparatur pemerintah dibanding anggaran yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang berpotensi menyakiti masyarakat adalah Biaya …

Biaya Komunikasi, Air dan Listrik DPKD Hampir Menyamai Total Anggaran Kesehatan Read More »

Proses penganggaran tahun 2008 Kota Semarang saat ini sampai pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Panitia Anggaran (Panggar) DPRD.  Sayangnya pada draft yang dibahas tersebut tampak rencana anggaran tahun 2008 tidak pro rakyat miskin (Pro Poor).  Karena rencana anggaran yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat miskin tidak …

Anggaran Makan & Minum Setda 6x Lipat Anggaran Perbaikan Gizi Masyarakat Read More »

Salah satu indikasi good local governance atau pemerintahan yang baik adalah optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung partisipasi masyarakat tersebut maka perlu adanya transparasi penyelenggaraan pemerintahan. Transparasi penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan pada momentum Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Kepala Daerah kepada DPRD yang …

PATTIRO Menilai Pemerintah Kota Semarang Tidak Taat PP No. 3/2007 dan No. 56/2003 Read More »

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawan (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2006 disebutkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2005 sebesar Rp 189.772.077.561,00 menjadi Rp 224.815.124.302,00 pada tahun 2006. Bahkan PAD pada tahun 2006 tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBD 2006 yaitu Rp 215.620.647.610,00 atau melampaui 4,26% dari target …

PAD 2006 Melampaui Target: Benarkah Prestasi Pemerintah Kota Semarang? Read More »

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Pemerintah maupun DPRD seharusnya mengajak, melibatkan dan membuka AKSES yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya terhadap partisipasi warga masyarakat untuk terlibat dalam proses …

Catatan Kritis PATTIRO Semarang Atas LKPJ Wali Kota Akhir Tahun Anggaran 2006 Read More »