Author name: admin

Penerimaan siswa SD, SMP, SMA/SMK tahun pelajaran 2011/2012 terasa berbeda. Salah satu kebijakan berbeda yaitu keluarnya surat edaran (SE) Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiknas Dirjen Mandikdasmen) nomor 2738/C/HM/2010 yang salah satunya tentang sekolah RSBI yang diwajibkan untuk menerima kuota siswa miskin yang berprestasi minimal 20% . Kebijakan ini tentunya …

Dinas Pendidikan dan Sekolah Belum Siap Menerima Kebijakan Kuota Siswa Miskin 20% Read More »

Tujuan adanya Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras kiranya belum bisa terpenenuhi di Kota semarang. Oleh karena itu, akses kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin menjadi hak yang harus dipenuhi pemerintah. Akan tetapi kejadian di kelurahan Rejosari mengenai bantuan beras untuk masarakat miskin yang menimbulkan banyak …

Raskin Tak Layak Konsumsi Bulog Harus Tanggung Jawab, Lurah Dan Pemkot Harus Proaktif Read More »

Masyarakat yang sejahtera sebagai tujuan akhir dari berbagai upaya pembangunan yang bakal dilaksanakan oleh pemerintah nampaknya hanya akan menjadi anga-angan paska Pilwalkot Semarang. Hal ini terkait erat tidak adanya komitmen yang kuat dari pemkot semarang yang di pimpin Soemarmo-Hendi dalam target penurunan angka kemiskinan di Kota Semarang. Dalam draft RPJMD 2010-2015 ini pemerintah justru tampak …

Target Pembangunan dalam Draft RPJMD 2010-2015 Tak Layak Sebut Semarang SETARA Read More »

Keterbukaan merupakan salah satu pilar dalam good governance. Akan tidak lengkap pengelolaan pemerintahan yang baik apabila salah satu dari seluruh pilar yang ada. Seperti kita tahu bahwa, telah dikeluarkan UU no 14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik yang diterjemahkan secara detail dalam PP 61 tahun 2010. Melihat draf RPJMD 2010-2015 dan RKPD 2011 yang …

Pemkab Akan Melanggar PP 61 tahun 2010 Keterbukaan Informasi Publik Read More »

Bukan saja kebutuhan pokok yang harganya kian mahal, melainkan juga informasi public. Hadirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ternyata tidak menjamin mudahnya akses informasi oleh masyarakat kepada pejabat public. Potret itulah yang setidaknya dialami oleh Pattiro sekarang ini saat mencoba mengakses informasi public kepada DPRD Kota Semarang. DPRD sebagai salah satu …

Segera Bentuk PPID untuk DPRD Kota Semarang Read More »

Merujuk UU No 14 Tahun 2008  tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 4 ayat 2 (a) bahwa “setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi public” maka kami kecewa terhadap sikap komisi-komisi di DPRD Kota Semarang yang belum memberikan jawaban atas permintaan yang kami informasi yang kami ajukan. Menindaklanjuti surat kami No 012/E/SPm/BP-LPPS/VIII/2010, 013/E/SPm/BP-LPPS/VIII/2010, 014/E/SPm/BP-LPPS/VIII/2010, 015/E/SPm/BP-LPPS/VIII/2010  perihal  …

PATTIRO Semarang Layangkan Surat Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Informasi Mengenai Hasil Kunjungan Kerja DPRD Kota Semarang Read More »

Baru-baru ini, para anggota dewan di dua kota besar di Jawa Tengah sedang menjadi buah perbincangan masyarakat. Di Semarang, seluruh anggota DPRD di kota ini melakukan “bedhol desa” ke sejumlah daerah di luar Jawa dengan embel-embel kunjungan kerja (Kunker). Hal ini tentu saja menyulitkan masyarakat yang ingin melakukan pengaduan kepada DPRD. Sedangkan di Solo, dipastikan …

DPRD Wakilnya Siapa? Read More »

Masih ada rentang waktu tiga pekan sebelum pesta demokrasi untuk memilih bupati dan wakil bupati Wonogiri digelar. Artinya, masih ada kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat empat pasang calon yang siap berlaga. Satu hal yang cukup penting diperhatikan adalah tawaran program riil apa yang diusung oleh masing-masing kandidat. Sehingga nantinya pilihan jatuh pada kandidat …

Menjual Kesejahteraan dalam Kampanye Read More »

Hampir setiap bulan Ramadan, pemerintah Kota Semarang menyelenggarakan tarawih keliling (Tarling). Kegiatan yang mengikutsertakan komponen SKPD, Muspika, Lurah, LPMK hingga Ketua RW dan RT itu cukup disambut antusias oleh warga. Apalagi tahun ini bertepatan dengan momentum Dirgahayu Republik Indonesia ke-65 dan pelantikan walikota dan wakil walikota baru saja dilaksanakan. Praktis ini membuat kegiatan Tarling semakin …

Tarling: Media Komunikasi Pemerintah Read More »

Keluhan masyarakat terkait mahalnya penerbitan dan denda administrasi dokumen kependudukan belakangan sudah sangat gencar. Sayang, pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif sangat lamban merespon masalah yang notabene bersinggungan langsung dengan kebutuhan dasar warga sipil ini. Ada dua regulasi yang dijadikan pijakan hukum mengenai kebijakan tersebut yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi …

PRESS RELEASE: Menyoal Egosentris Pemerintah Kota Semarang dalam Penerbitan dan Penetapan Sanksi Keterlambatan Dokumen Kependudukan Read More »