Bukan saja kebutuhan pokok yang harganya kian mahal, melainkan juga informasi public. Hadirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ternyata tidak menjamin mudahnya akses informasi oleh masyarakat kepada pejabat public. Potret itulah yang setidaknya dialami oleh Pattiro sekarang ini saat mencoba mengakses informasi public kepada DPRD Kota Semarang. DPRD sebagai salah satu …
Merujuk UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 4 ayat 2 (a) bahwa “setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi public” maka kami kecewa terhadap sikap komisi-komisi di DPRD Kota Semarang yang belum memberikan jawaban atas permintaan yang kami informasi yang kami ajukan. Menindaklanjuti surat kami No 012/E/SPm/BP-LPPS/VIII/2010, 013/E/SPm/BP-LPPS/VIII/2010, 014/E/SPm/BP-LPPS/VIII/2010, 015/E/SPm/BP-LPPS/VIII/2010 perihal …
Baru-baru ini, para anggota dewan di dua kota besar di Jawa Tengah sedang menjadi buah perbincangan masyarakat. Di Semarang, seluruh anggota DPRD di kota ini melakukan “bedhol desa” ke sejumlah daerah di luar Jawa dengan embel-embel kunjungan kerja (Kunker). Hal ini tentu saja menyulitkan masyarakat yang ingin melakukan pengaduan kepada DPRD. Sedangkan di Solo, dipastikan …
Masih ada rentang waktu tiga pekan sebelum pesta demokrasi untuk memilih bupati dan wakil bupati Wonogiri digelar. Artinya, masih ada kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat empat pasang calon yang siap berlaga. Satu hal yang cukup penting diperhatikan adalah tawaran program riil apa yang diusung oleh masing-masing kandidat. Sehingga nantinya pilihan jatuh pada kandidat …
Hampir setiap bulan Ramadan, pemerintah Kota Semarang menyelenggarakan tarawih keliling (Tarling). Kegiatan yang mengikutsertakan komponen SKPD, Muspika, Lurah, LPMK hingga Ketua RW dan RT itu cukup disambut antusias oleh warga. Apalagi tahun ini bertepatan dengan momentum Dirgahayu Republik Indonesia ke-65 dan pelantikan walikota dan wakil walikota baru saja dilaksanakan. Praktis ini membuat kegiatan Tarling semakin …
Keluhan masyarakat terkait mahalnya penerbitan dan denda administrasi dokumen kependudukan belakangan sudah sangat gencar. Sayang, pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif sangat lamban merespon masalah yang notabene bersinggungan langsung dengan kebutuhan dasar warga sipil ini. Ada dua regulasi yang dijadikan pijakan hukum mengenai kebijakan tersebut yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi …
Per 1 Mei 2010 kemarin pemerintah Kota Semarang secara resmi menaikkan tarif retribusi pemuatan KTP dan KK. Kenaikannya sangat signifikan, KTP naik dua kali lipat sedangkan KK naik naik lima kali lipat dari tarif sebelumnya. Jika sebelumnya tarif pembuatan KTP sebesar Rp 7.500 kini menjadi Rp 15.000 sedangkan untuk tarif pembuatan KK dari Rp 2.000 …
Pengeliminasian Hak Publik Lewat Kenaikan Retribusi Adminduk Kota Semarang Read More »
Seperti amanat UU No.14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Daerah dalam beberapa hari ke depan akan segera dilantik Calon anggota Komisi informasi daerah jawa Tengah. Provinsi ini merupakan yang pertama dari provinsi se Indonesia yang mempunyai Komisi Informasi Daerah sudah sepantasnya menjadi contoh/panutan bagi daerah yang lain. Contoh itu baik berupa proses seleksi yang trasparan …
Calon Anggota KI Jateng Diminta Mundur Apabila Tidak Bersedia Melepaskan Jabatan Read More »
Masa sidang I DPRD Kota Semarang kurang lebih tinggal satu bulan lagi. Sebab, minggu keempat bulan April 2010 nanti DPRD sudah masuk masa reses. Artinya mereka harus menyelesaikan seluruh agenda persidangan di masa sidang pertama. Dalam kurun waktu yang relatif singkat itu pula DPRD Kota Semarang sudah ditunggu oleh pekerjaan rumah berupa 15 Raperda. Untuk …
“Pemkot Semarang tidak akan rugi dengan membeli PSIS karena dapat memiliki sahamnya. Dengan begitu, pengelolaan juga di tangan pemkot, Jika dana untuk perbaikan jalan, masyarakat yang melewati jalan saya lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang nonton bola” Ucap SUKAWI SUTARIP, Walikota Semarang. Sukawi menilai, pembelian saham PSIS yang diajukan pada APBD Perubahan lebih penting dibandingkan …
